Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 13 Juni 2023 - 13:58 WIB

Guru PPPK Minta Kenaikan TPP, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Menyebut Akan Perjuangkan

Puji setyowati - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim

Puji setyowati - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim membahas kenaikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi guru aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pada Senin (12/6/2023).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati mengatakan gaji guru PPPK di Kaltim bisa mencapai dua kali lipat Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim. Namun, mereka masih menginginkan kenaikan tunjangan tambahan yang disebut tunjangan sunah.

Dalam RDP tersebut, Disdikbud Kaltim menjelaskan secara rinci formulasi pendapatan guru PPPK yang tercantum dalam surat perintah kerja (SPK). Surat itu berisi detail gaji dan tunjangan guru ASN PPPK, termasuk regulasi, acuan hukum, dan klausul tunjangan lainnya.

Baca Juga :  Pemprov Kaltim Menggelar Gerakan Pangan Murah

“Ternyata guru itu pendapatannya cukup tinggi, saya enggak berani sebut angka ya. Tetapi sangat-sangat bagus, dua kali UMP menurut saya. Lebih tinggi lagi,” kata Puji Setyowati.

Puji menegaskan, tunjangan yang sifatnya wajib sudah dipenuhi oleh pemerintah. Namun, ada tunjangan lain yang diminta oleh guru PPPK. Tunjangan lain itu disebutnya sebagai tunjangan sunah, yaitu tunjangan yang tidak wajib diberikan.

“Tunjangan lainnya itu sunah, jadi enggak wajib. Kalau yang wajib sudah dipenuhi semua,” ujarnya.

Politikus Demokrat itu mengatakan, dewan akan tetap mengusulkan yang diminta dan diusulkan forum guru PPPK. Usulan tersebut antara lain, menyamakan pendapatan antara PPPK dan PNS, serta memperpanjang masa jabatan atau SPK PPPK setiap lima tahun sekali.

Baca Juga :  KPU Kukar Menggalar Rapat Pleno Terbuka, Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 552.469

“Apa yang dikehendaki bakal kami usulkan. Nanti OPD teknis lainnya akan melihat kemampuan keuangan daerah, melihat regulasi yang ada dan membandingkannya dengan daerah lain. Sebab, harus ada perbandingannya,” jelasnya.

Puji berharap agar tidak terjadi gejolak di kemudian hari akibat perbedaan pendapatan antara PPPK dan PNS. Apalagi penambahan guru PPPK berlangsung setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan perbandingan dengan daerah lainnya. Menurutnya, usulan kenaikan TPP guru PPPK ini akan disampaikan ke kepala daerah terlebih dulu.

“Penambahan guru PPPK dilakukan setiap tahun, sementara PPPK ini baru mau masuk tahun pertama, kan baru sekali. Kami tidak ingin nantinya menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi. Intinya, harus diseimbangkan dengan regulasinya,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Kesbangpol Anggap Kukar Miniatur Indonesia yang Majemuk, Upaya Pencegahan Perselisihan Perlu Dilakukan

Advertorial

Rencana Perpindahan Markas Kodim 0909/KTM, Ketua DPRD Kutim: Operasional di Lokasi Lama Tetap Berjalan

Advertorial

Usai Dilantik, Anggota DPRD Kutim Ajak Rekan Berkolaborasi Menjalankan Tugas dan Amanah Rakyat

Advertorial

33 Pejabat Pemkab Kukar Seleksi JPTP Melalui Tes Mengaji

Advertorial

Dinas PU Kukar Komitmen Berikan Pendampingan Untuk P3A

Advertorial

Wakil Bupati Kutim Beri Semangat dan Menghibur Peserta Khitan Bahagia

Advertorial

Bupati Kukar Membuka Lomba Barista Kopi Sekaligus Meresmikan Sport Circle

Pemerintah

DPRD Kukar Gelar RDP Cari Solusi Sikapi Kelangkaan Minyak Goreng