Sebuah lembaga publik semestinya terbuka pada publik, begitu juga dengan penyeleksian anggotanya harus transparan karena hasil kerjanya sangat berpengaruh pada masyarakat, Demikian yang mengemuka pada penyeleksian lembaga publik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diduga tidak transparan. Hal ini mengacu pada pengumuman 34 nama terpilih yang akan mengikut fit and proper test di DPR yang dilakukan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari yang disiarkan ke publik 34.

 

Berdasarkan peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan KPI Pasal 14 ayat (2), bahwa calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah tiga kali lipat atau minimal dua kali lipat dari jumlah anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan, yaitu sembilan orang. Oleh karena itu, calon anggota KPI yang diusulkan semestinya berjumlah 27 orang atau minimal 18 orang.

 

”Kenapa sekarang pansel mengumumkan 34 nama terpilih yang akan mengikut fit and proper test di DPR? Pansel wajib menjelaskan hal ini pada publik karena publik berhak tahu proses pemilihannya secara transparan,” ungkap Mutmainnah, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia yang juga Komisioner KPI periode 2010-2013, kepada wartawan, beberapa waktu yang lalu.

 

Mutmainnah membeberkan, bahwa dari 34 nama, 7 orang anggota KPI Pusat langsung masuk ke fit and proper test. “Sungguh ini mengherankan, pasalnya, beberapa bulan lalu beredar 27 nama orang yang disebut akan maju ke tahap uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPI 2019-2022 di DPR, dan dari daftar tersebut hanya ada satu nama komisioner KPI petahana yang lolos. Ada  bongkar pasang nama di dalamnya dan ini mengundang kecurigaan. Kalau tidak mau dicurigai, sebaiknya dijelaskan apa adanya oleh pansel,” beber Mutmainnah.

 

Menurut Mutmainnah, dengan pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) Periode 2019-2022, Kementerian Kominfo menyampaikan lewat pernyataan tertulis dan mengatakan bahwa penjaringan dan seleksi calon anggota KPI Pusat dilakukan dengan tahap-tahap dimulai dari  seleksi administrasi yang dibuka pada tanggal 5 – 25 November 2018 dengan pendaftar sejumlah 883 orang. “Pendaftar yang lolos sebanyak 207 orang. Kemudian seleksi penulisan makalah pada tanggal 7 Desember 2018 dengan dihadiri oleh 183 orang dari 207 orang peserta. Peserta yang lolos seleksi penulisan makalah sebanyak 54 orang, “ paparnya.

 

Selanjutnya, Mutmainnah menyebut, asesmen psikologis yang dilaksanakan oleh Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPT UI) pada tanggal 14 s.d 15 Januari 2019 dan tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) RSPAD pada tanggal 16 Januari 2019 yang diikuti oleh 49 peserta. “Seleksi wawancara dengan Pansel yang diikuti oleh 48 orang, “ ujarnya.

 

Menurut Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, pansel selalu mengumumkan hasil keempat tahapan di atas melalui laman kominfo.go.id, laman seleksi.kominfo.go.id, dan surat elektronik ke masing-masing peserta yang lolos.

 

“Setelah terjaring 48 nama calon anggota KPI Pusat, Pansel melakukan penelusuran rekam jejak yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), para stakeholder bidang penyiaran dan masyarakat serta tracking media sosial. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan transparansi Pansel dalam menjaring calon yang berkualitas,” katanya.

 

Setelah dilakukan penelusuran rekam jejak dan proses seleksi yang ketat, maka Pansel menetapkan 27 nama sesuai proses-proses yang telah dilalui dengan memperhatikan representasi gender serta 7 nama petahana (incumbent). :Keputusan ini diambil untuk menjamin hak-hak para calon di luar petahana yang telah lolos seleksi, sehingga keberadaan 7 calon petahana tidak menghalangi calon-calon potensial untuk bersaing dalam fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI. Calon petahana (incumbent) pada prinsipnya ditetapkan merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (8) Peraturan KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, yang penafsirannya disepakati dalam beberapa kali rapat dengan Komisi I DPR RI,” yakinnya.

 

Namun begitu Ferdinandus menekankan bahwa penetapan 34 nama calon anggota KPI Pusat tidak diumumkan oleh Pansel namun oleh Komisi I DPR RI sesuai Surat Menteri Kominfo kepada Ketua Komisi I DPR RI Nomor:R-476/M.KOMINFO/KP.03.01/06/2019 tanggal 19 Juni 2019. Pengumuman 34 (tiga puluh empat) nama oleh DPR RI pun merupakan wujud transparansi, karena saat ini masyarakat dapat memberikan masukan, pendapat dan tanggapan sebagai rekam jejak nama-nama dimaksud sebelum dilakukan fit and proper test.

 

“Pansel tidak pernah mengumumkan secara resmi 27 (dua puluh tujuh) nama pada tanggal 5 Maret 2019, sehingga dengan beredarnya berita online terkait nama-nama tersebut saat itu adalah di luar tanggung jawab Pansel. Proses seleksi pada saat itu masih berlangsung karena seluruh 48 (empat puluh delapan) peserta yang mengikuti seleksi wawancara sedang dalam proses penelusuran rekam jejak yang melibatkan KPK, PPATK, stakeholder penyiaran, masyarakat umum dan rekam jejak digital di media sosial. Selain itu, tidak ada intervensi dari pihak manapun selama proses seleksi berlangsung. Proses jaring pendapat dan penyampaian pendapat dari stakeholder, institusi, asosiasi dan lain-lain merupakan masukan bagi Pansel dalam proses penelusuran rekam jejak semua peserta seleksi,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here