Polemik Mega Proyek PLTA Tampur

191
Penolakan PLTA Tampur
Banner Top Article

Sejumlah aktivis dan pakar lingkungan mengecam pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur. Polemik Mega Proyek PLTA Tampur.

Proyek yang telah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan ekosistem Leuser, di kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Timur, dinilai bisa merusak habitat gajah Sumatera. Bukan hanya itu saja, mega proyek ini dinilai berpotensi menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup dan mata pencarian penduduk hilir sungai Tamiang.

Riswan Zein, Analis Perlindungan Bentang Alam dari Yayasan Ekosistem Leuser (YEL) menyampaikan bahwa mega proyek PLTA Tampur akan membuka akses ke kawasan hutan primer. Sehingga menimbulkan aktivitas pembukaan hutan dan perburuan. Kondisi tersebut akan menurunkan keutuhan fungsi lindung dari kawasan Strategis Nasional Kawasan Ekosistem Leuser.

Menurut Riswan, ”Lembah sungai Lesten yang akan digenangi waduk merupakan koridor jelajah yang sangat penting untuk populasi gajah sumatera. Koridor tersebut akan putus total karena topografi yang sangat terjal; hal ini akan mendorong populasi ini ke arah kepunahan.”

Resiko Sosial

Selain dampak ekologis, Riswan menambahkan beberapa risiko sosial dan bencana yang akan timbul akibat pembangunan PLTA. ”Menurut dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Yang dikeluarkan oleh PT.KAMIRZU, luas genangan diperkirakan mencapai 4.090 Ha dan untuk memenuhi genangan seluas area tersebut membutuhkan waktu hingga satu tahun,sudah bisa dipastikan 50% desa yang berada di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang akan mengalami kekeringan hebat selama kurun waktu tersebut.” ungkap Riswan.

Lokasi PLTA Tampur yang berada di sebelah timur Sesar Besar Sumatera menjadikan lokasi bendungan ini berada disalah satu pusat gempa bumi dataran Sumatera. Bendungan setinggi 193 meter berpotensi untuk jebol dan menelan banyak korban jiwa hingga membawa bencana bagimasyarakat yang berada d hilir.”

Tercatat secara historis telah terjadi beberapa gempa besar, sekitar 6.0SR di sekitar lokasi bendungan, semakin tinggi bendungan menahan tekanan air dalam jumlah besar akan semakin berisiko untuk jebol dan membanjiri masyarakat yang hidup di hilir , kita tentu tidak menginginkan bencana jebolnya bendungan yang terjadi di Laos pada bulan juli 2018 lalu terjadi juga di indonesia.” Ujar Riswan.

PLTA Tampur Melanggar Aturan Perizinan

Tidak hanya merusak dan berpotensi menimbulkan bencana, rencana pembangunan PLTA Tampur ini juga menuai polemik terkait proses perizinan.M.Fahmi, Tim Legal Yayasan HAKA mengungkapkan bahwa, “izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Yang digunakan PT.KAMIRZU dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang pedoman Pinjam Pakai Kawadan Hutan, IPPKH hanya bisa dikeluarkan oleh Menteri berdasarkan petmohonan, dalam aturan tersebut Menteri memang bisa

Memberikan kewenangan kepada Gubenur sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, tapi hanya untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar, sedangkan proyek ini sudah dipastikan menggunakan kawasan hutan lebih dari lima hektar dan tidak termasuk dalam katagori fasilitas umum yang bersifat non komersial seperti yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.”

Penolakan Masyarakat

Dalam jangka waktu yang sudah diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak surat Keputusan Gubenur diterbitkan, PT.KAMIRZU juga belum dapat menunjukan data pendukung yang di tentukan, sehingga menjadikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Oleh karena itu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini sudah seharusnya dicabut dan pemegang izin dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.kami juga meminta agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Lin
gkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terkait pembangunan PLTA Tampur”. Jelas Fahmi.

Ia menekankan bahwa pihaknya bersama dengan Perhimpunan Pengacara Lingkungan Hidup (P2LH) akan menempuh jalur pidana apabila dalam masa tidak berlakunya IPPKH masih ditemukan adanya aktivitas penebangan pohon ataupun pengangkutan alat berat di wilayah proyek PLTA Tampur.

Petisi Penolakan

Sementara itu masyarakat yang tinggal di hilir sungai Tamiang mulai merasa cemas menanggapi rencana pembangunan PLTA Tampur ini. Matsum, warga Aceh Tamiang, membuat petisi “Batalkan Proyek PLTA Tampur yang mengancam jutaan jiwa” di laman change.org.

Saya tidak bisa bayangkan kalau bendungan itu jebol. Pemerintah Aceh berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur—dengan bendungan raksasa setinggi 175 meter di atas tanah yang tidak stabil dan rawan gempa!

Hampir setiap tahun Aceh Tamiang terjadi longsor. Bayangkan, kalau bendungan yang menahan 6 juta ton air itu jebol, ratusan ribu masyarakat yang hidup di hilir sungai Aceh Tamiang akan tersapu air.

Apakah risiko ini sudah disampaikan kepada masyarakat? Apakah kajian AMDAL proyek ini sudah memadai?

Masyarakat Aceh Tamiang masih trauma. Kala itu Desember 2006, hanya 2 tahun setelah bencana tsunami, banjir bandang hancurkan 90 persen daratan Aceh Tamiang. Menurut catatan Sekretariat Posko Terpadu Kabupaten korbannya 28 orang meninggal dan 200 ribu orang lebih mengungsi. Saat itu, banyak peradaban yang sudah dibangun di hilir sungai luluh lantak.

Sekarang, apakah mereka harus dihadapkan lagi pada ancaman bahaya buatan manusia karena ambisi pemerintah agar Aceh jadi gudang energi? Apakah pembangunan PLTA Tampur ini benar-benar mendesak untuk penuhi kebutuhan energi di Aceh? Untuk kepentingan siapa?

Bantu saya tanda tangani petisi ini agar pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Nasional Indonesia batalkan proyek PLTA Tampur!

Salam, Matsum, Warga Aceh Tamiang dan Koalisi Love the Leuser.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here