EKSPOSISI – Pada tanggal 21 Februari 2019, Mahkamah Agung menerbitkan Putusan Kasasi No. 60/K/TUN/2019 yang amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Pemohon menginginkan Mahkamah Agung (MA) agar membatalkan putusan perkara baik ditingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi PTUN sebelumnya dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Profesor Yuswar Zainul Basri.

Awalnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mencopot jabatan Yuswar Zainul Basri sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Trisakti, berdasarkan SK Pemecatan Nomor 535/usakti/skr/XI/2017. Yuswar merasa ada pelanggaran hukum dalam Kepmen terkait otonomi kampus. Bagaimana bisa seorang menteri bisa sampai mengeluarkan Kepmen untuk memberhentikan wakil rektor perguruan tinggi swasta. Dimana seharusnya pencopotan jabatan wakil rektor ditentukan oleh mekanisme kampus yang melibatkan senat. Alasan pemberhentiannya tidak jelas, katanya. Yuswar akhirnya melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 20 Desember 2017 silam.

Sebagaimana diketahui, keberadaan Universitas Trisakti awalnya memang ada keterlibatan pemerintah disini. Namun dalam perjalanannya, Trisakti menjadi universitas yang berstatus swasta, dimana Statuta Universitas Trisakti adalah Hukum Internal yang mengatur kehidupan kampus dan keberlakuannya dilindungi di bawah Otonomi Pendidikan Tinggi. Keterlibatan Senat dalam pengambilan keputusan-keputusan panting termasuk pemberhentian Wakil Rektor diwajibkan oleh Statuta Universitas. Hal ini sudah lazim diketahui, bahkan ketika pemerintah mengirimkan wakilnya untuk menjadi Pjs Rektor Usakti, Menristekdikti juga mengikutkan keterlibatan Senat Universitas.  

Setelah melalui serangkaian persidangan, akhirnya baik PTUN dan maupun PT.TUN telah menegaskan Keputusan Menristekdikti yang memberhentikan Prof Yuswar (wakil Rektor I Usakti) adalah batal atau tidak sah karena terdapat kecacatan dari segi prosedur penerbitan dan melanggar asas kecermatan. Kecacatan itu terbukti dari fakta tidak dilibatkannya Senat Universitas dalam menerbitkan keputusan tersebut;

Menristekdikti kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, agar membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan putusannya dibulan Februari kemarin. Putusan kasasi ini menganulir putusan PTUN dan PTTUN sehingga kembali menghidupkan keberlakukan dari keputusan menteri soal pemberhentian itu.

Atas terbitnya putusan tersebut, Gugum Ridho Putra, kuasa hukum Yuswar Zainul Basri memberikan tanggapan bahwa putusan kasasi tersebut juga mengandung hal-hal yang secara hukum tidak tepat. Majelis Kasasi telah mempertimbangkan fakta hukum berupa bukti dan keterangan saksi. Hal ini sebetulnya melebihi wewenang dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang hanya sekedar mempertimbangkan aspek penerapan hukum saja.

Lebih jauh dikatakan olehnya bahwa selain mempertimbangkan hal yang di luar kewenangan, substansi fakta hukum yang dipertimbangkan Majelis Tingkat Kasasi juga tidak tepat. Ruang lingkup kesepakatan yang dijadikan pertimbangan oleh majelis tingkat kasasi tidaklah seperti fakta yang tertuang dalam bukti surat yang telah diajukan. Pertimbangan yang tidak tepat itu pada akhimya telah menggiring Majelis Tingkat Kasasi keliru dalam memutuskan persoalan ini.

Gugum Ridho menilai putusan ini telah mengandung kekeliruan yang sangat mendasar sehingga mengabaikan fakta hukum yang sebenarya terjadi. Hal ini akan menjadi preseden hukum dimana pemerintah bisa melakukan intervensi kepada perguruan tinggi swasta, meskipun sebenarnya mereka memiliki otonomi kampus tersendiri.

Atas putusan ini, menurut Gugum, Profesor Yuswar yang telah mengabdi di Universitas Trisakti sejak 1971 dan akan pensiun tahun 2019 ini, akan mempertimbangkan kembali. Yuswar memang merupakan salah satu orang yang membesarkan Universitas Trisakti. Ia pertama kali menjejakkan kakinya di universitas tersebut pada tahun 1971 dengan menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi.

Sebagaimana dikatakan olehnya, upaya gugatan yang dilayangkan kepada Kepmen tersebut berdasar pada keinginanagar nama baiknya dipulihkan dan dapat pensiun dengan tenang. Selain itu Yuswar berharap sepeninggalannya, Universitas Trisaksi bisa bebas dari berbagai kepentingan yang dapat merusak marwahnya sebagai lembaga pendidik. (Lukman Hqeem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here