Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Sabtu, 11 November 2023 - 09:11 WIB

Fraksi Golkar DPRD Kutim Berikan Pandangan Umum Terkait Nota APBD Tahun 2024

Adi Sutiyanto - Anggota DPRD Kutim

Adi Sutiyanto - Anggota DPRD Kutim

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Partai Golkar, Adi Sutiyanto, memberikan pandangan umum terkait Nota Penjelasan Bupati Kutai Timur mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan ke-1 Tahun Anggaran 2023/2024, di ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Sangatta Utara, pada  Kamis (09/11/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim, Joni, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar. Hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ( Pemkesra), Poniso Suryo Renggono, dan 21 anggota DPRD serta unsur Forum Koordinasi Perangkat Daerah ( Forkopimda ), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga :  Ketua DPRD Kukar Dorong Kemajuan Daerah Melalui Pembangunan Berkelanjutan

Dalam penyampaian Adi Sutianto menatakan, Fraksi Golkar mengapresiasi penyusunan Rancangan APBD  Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pada Nota Penjelasan, tergambar proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang signifikan meningkat, mencapai Rp. 9.148.769.924.112,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan dukungannya untuk fokus pada program-program prioritas yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil. ia juga menyoroti penambahan Pendapatan Transfer dari Pusat dan Provinsi serta Penerimaan Royalti sebagai faktor kenaikan dalam proyeksi APBD.

Baca Juga :  Anggota DPRD Angkat Bicara Terkait Tindakan Pj Gubernur Kaltim yang Beri Sejumlah OPD Rapor Merah

“Seperti penyelesaian pelabuhan kenyamukan, peningkatan sarana pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kutai Timur dengan RKP Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Kaltim,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah agar proyeksi dan penganggaran tepat sasaran yang  sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

“Mencakup usulan konstruktif terkait proyeksi Pendapatan Asli Daerah, regulasi perpajakan, prioritas alokasi anggaran, penyelesaian pelabuhan kenyamukan, belanja modal yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan optimalisasi program multiyears,” tutupnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Luwu Timur Pelajari Strategi Penguatan Perseroda di Kukar

Advertorial

Sekda Kukar Menghadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim

Advertorial

Kecamatan Samboja Menjadi Penyumbang Sektor Perikanan Terbesar di Kukar

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Desak Perbaikan Dua Titik Akses Kerusakan Jalan yang Dianggap Akses Vital

Pemerintah

Kukar Borong Prestasi Tingkat Provinsi Kaltim, Juara Lomba Posyandu, RT, dan Gotong Royong

Advertorial

Asisten I Setkab Kukar Buka Manasik Haji Massal Tahun 2025, 524 Jemaah Siap Berangkat ke Tanah Suci

Pemerintah

Program Kukar Kaya Festival Raih Indonesia Award 2023, Wabup Rendi Solihin Terima Penghargaan di Jakarta

Advertorial

Perpustakaan SMPN 1 Tenggarong Akreditasi A, Disdikbud Dorong Pengembangan Perpustakaan Hybrid