Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Sabtu, 11 November 2023 - 09:11 WIB

Fraksi Golkar DPRD Kutim Berikan Pandangan Umum Terkait Nota APBD Tahun 2024

Adi Sutiyanto - Anggota DPRD Kutim

Adi Sutiyanto - Anggota DPRD Kutim

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Partai Golkar, Adi Sutiyanto, memberikan pandangan umum terkait Nota Penjelasan Bupati Kutai Timur mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan ke-1 Tahun Anggaran 2023/2024, di ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Sangatta Utara, pada  Kamis (09/11/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim, Joni, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar. Hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ( Pemkesra), Poniso Suryo Renggono, dan 21 anggota DPRD serta unsur Forum Koordinasi Perangkat Daerah ( Forkopimda ), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Dorong Pemkab Mengembangkan SDM Pelayanan Kesehatan

Dalam penyampaian Adi Sutianto menatakan, Fraksi Golkar mengapresiasi penyusunan Rancangan APBD  Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pada Nota Penjelasan, tergambar proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang signifikan meningkat, mencapai Rp. 9.148.769.924.112,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan dukungannya untuk fokus pada program-program prioritas yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil. ia juga menyoroti penambahan Pendapatan Transfer dari Pusat dan Provinsi serta Penerimaan Royalti sebagai faktor kenaikan dalam proyeksi APBD.

Baca Juga :  Ritual Mendirikan Tiang Ayu Tanda Dimulainya Festival Erau Adat Kutai 2025

“Seperti penyelesaian pelabuhan kenyamukan, peningkatan sarana pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kutai Timur dengan RKP Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Kaltim,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah agar proyeksi dan penganggaran tepat sasaran yang  sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

“Mencakup usulan konstruktif terkait proyeksi Pendapatan Asli Daerah, regulasi perpajakan, prioritas alokasi anggaran, penyelesaian pelabuhan kenyamukan, belanja modal yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan optimalisasi program multiyears,” tutupnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Infrastruktur

Ketua DPRD Kukar Sebut Patung Soekarno di Sangasanga Simbol Penghormatan Sejarah dan Spirit Perjuangan

Politik

Aliansi Tiga Ormas Desak Ketua DPRD Kukar Mundur, Tuntutan akan Dibawa ke DPP PDI Perjuangan

Advertorial

Dukung Program Jaminan Kesehatan Pekerja Rentan, Pemkab Kukar Meraih Penghargaan Paritrana Award 2023

Hukum - Kriminal

726 Warga Binaan di Kukar Terima Remisi HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Advertorial

Tahun 2024 Pemkab Kutim Akan Menggelar Expo UMKM Secara Berkala

Advertorial

Disdikbud Kukar Tegaskan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dilakukan Merata ke Seluruh Sekolah

Advertorial

DPRD Kaltim Bakal Membahas APBD-P 2023 pada Bulan Juli

Ekonomi

Kunjungi Kota Samarinda, Presiden Jokowi Tinjau Kebutuhan Pokok di Pasar Merdeka