Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Kamis, 18 Juli 2024 - 19:58 WIB

Ketua DPRD Kukar Soroti Rendahnya Realisasi Anggaran Memasuki Triwulan Ketiga

Abdul Rasid - Ketua DPRD Kukar

Abdul Rasid - Ketua DPRD Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid menyoroti laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang sudah memasuki triwulan ketiga namun baru mencapai 24,12 persen.

Menurut Abdul Rasid, terkait hal ini perlu ada evaluasi dari Pemerintah selama enam bulan terakhir.

Baca Juga :  Dinas Koperasi dan UKM Kukar Terus Melakukan penguatan dan Pendampingan Bagi Pelaku UMKM

Ia menegaskan harus ada upaya yang optimal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk enam bulan berikutnya.

“Harus maksimal, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat terminimalisasi,” tegas Rasid.

Ia menjelaskan, ada sejumlah OPD yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Nyatakan Dukungan Penuh Terhadap Perayaan May Day

“Memang biasanya bulan Oktober atau November itu puncak pelaksanaan kegiatan dan pembayaran. Ya harapan saya kegiatan ini lebih maksimal,” pungkasnya. (adv/dprd/kukar)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pj Kepala Desa Sumber Rejo Resmi Dilantik, Wilayah Baru Hasil Pemekaran Desa Bangun Rejo

Bisnis

Fasilitasi Pekerja hingga Ojol Mendapatkan Hak THR dan BHR, Distransnaker Kukar Buka Posko Pengaduan

Advertorial

Komisi I DPRD Kaltim Menggelar RDP Terkait Konflik Masyarakat dengan Perusahaan Batu Bara di Kukar

Advertorial

DPRD Kaltim Menggelar Rapat Paripurna, Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Soroti Isu Strategis

Pemerintah

Presiden Jokowi Umumkan Pencabutan Status Pandemi Covid-19

Advertorial

DP3A Kukar Bakal Hadirkan Pusat Pelayanan Khusus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Dukung Usulan Penjualan Kabel Listrik Standarisasi untuk Keamanan Warga

Pemerintah

Bappenas Sebut Bukit Soeharto Masuk Wilayah IKN