Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Sabtu, 11 November 2023 - 09:11 WIB

Fraksi Golkar DPRD Kutim Berikan Pandangan Umum Terkait Nota APBD Tahun 2024

Adi Sutiyanto - Anggota DPRD Kutim

Adi Sutiyanto - Anggota DPRD Kutim

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Partai Golkar, Adi Sutiyanto, memberikan pandangan umum terkait Nota Penjelasan Bupati Kutai Timur mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan ke-1 Tahun Anggaran 2023/2024, di ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Sangatta Utara, pada  Kamis (09/11/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim, Joni, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar. Hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ( Pemkesra), Poniso Suryo Renggono, dan 21 anggota DPRD serta unsur Forum Koordinasi Perangkat Daerah ( Forkopimda ), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga :  Tokoh Pemuda Kubar Frederik Edwin Berikan Bantuan Sosial Kepada Warga Kampung Minta

Dalam penyampaian Adi Sutianto menatakan, Fraksi Golkar mengapresiasi penyusunan Rancangan APBD  Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pada Nota Penjelasan, tergambar proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang signifikan meningkat, mencapai Rp. 9.148.769.924.112,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan dukungannya untuk fokus pada program-program prioritas yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil. ia juga menyoroti penambahan Pendapatan Transfer dari Pusat dan Provinsi serta Penerimaan Royalti sebagai faktor kenaikan dalam proyeksi APBD.

Baca Juga :  Desa Jembayan Tengah akan Menggelar Festival Kampung Seraong

“Seperti penyelesaian pelabuhan kenyamukan, peningkatan sarana pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kutai Timur dengan RKP Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Kaltim,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah agar proyeksi dan penganggaran tepat sasaran yang  sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

“Mencakup usulan konstruktif terkait proyeksi Pendapatan Asli Daerah, regulasi perpajakan, prioritas alokasi anggaran, penyelesaian pelabuhan kenyamukan, belanja modal yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan optimalisasi program multiyears,” tutupnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Sejumlah Akses Jalan Akan Ditutup Saat Pelaksanaan Kukar Bersholawat Jilid 2

Advertorial

Bupati Edi Damansyah Minta Bankaltimtara Mensosialisasikan dan Mempermudah Kredit Kukar Idaman

Advertorial

Ketua DPRD Kutim Sebut Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan Telah Berjalan Baik

Pemerintah

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid Makan Bersama Ribuan Warga Saat Beseprah

Advertorial

Tutup Festival Ogoh-ogoh, Asisten II Setkab Kukar Ingatkan Masyarakat untuk Patuhi Prokes

Advertorial

DPRD Berpartisipasi Dalam Expo Kutai Timur, Sekwan : Kenalkan Kerja yang Dihasilkan Legislatif

Advertorial

Antisipasi Penyebaran PMK, Distanak Kukar Rutin Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Hewan Ternak

Advertorial

Jelang Idul Fitri, Bupati Imbau Masyarakat Tetap Menjaga Kamtibmas