KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan, mengingatkan agar pelaksanaan program Pendidikan gratis yang digagas Pemprov Kaltim, yakni Gratispol tidak bersifat reaktif atau hanya mengejar angka.
Ia menekankan perlunya evaluasi yang mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan dinamika ekonomi global.
“Kalau kita ingin program ini bertahan, ya harus dari awal dirancang secara matang. Libatkan semua OPD terkait, jangan parsial,” ujarnya.
Komisi IV mendesak agar Pergub sebagai dasar hukum program ini segera dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Tinggi.
Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum jangka panjang bagi keberlangsungan Gratispol.
Dengan tekanan politik yang tinggi, harapan publik yang besar, dan target ambisius yang sudah disusun, tinggal bagaimana eksekusi program ini bisa menjawab tantangan—tanpa meninggalkan ketelitian. Sebab jika keliru mengeksekusi, bukan hanya mahasiswa yang akan kecewa, melainkan juga reputasi kebijakan pendidikan Kaltim secara keseluruhan.
Anggota Komisi IV Sarkowi V Zahry, juga mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas program di tengah masyarakat.
“Kampus harus jujur dalam pelaksanaan di lapangan. Kalau sampai ada penyimpangan, kepercayaan publik yang jadi taruhannya,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)
