KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) sedangmematangkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi memastikan kesiapan peluncuran 17 program strategis, yang masuk dalam Kukar Idaman Terbaik.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa meskipun banyak program baru akan dilaksanakan, pemerintah daerah tetap memprioritaskan keberlangsungan layanan dasar masyarakat.
“Komitmen kita bahwa layanan dasar terhadap masyarakat itu kita jamin tidak akan terganggu,” ujarnya pada Kamis (4/12/2025).
Selain menjamin layanan dasar, ia memastikan bahwa layanan minimum atau pelayanan wajib yang harus disediakan pemerintah daerah akan tetap berjalan optimal.
Program dedikasi yang selama ini menjadi ciri khas Pemkab Kukar juga dipastikan tetap berlanjut. Program tersebut mencakup berbagai agenda pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pemkab Kukar turut memastikan dukungan penuh terhadap sejumlah program nasional yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di antaranya dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program ketahanan pangan.
“Program nasional tetap kita laksanakan, termasuk dukungan terhadap MBG, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Menurutnya, banyaknya program yang harus diakomodasi membuat proses penetapan APBD membutuhkan perhitungan yang lebih teliti.
Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terayomi secara merata.
“Makanya agak lambat kita menetapkan APBD karena strategi kita harus terayomi semua. Kita betul-betul rigid menghitung,” ungkapnya.
Ia memaparkan bahwa Pemkab Kukar kini telah memetakan kapasitas fiskal minimal daerah sebagai dasar untuk menyusun anggaran secara lebih matang dan terukur.
Temuan ini, menurutnya, akan memudahkan pemerintah dalam menentukan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
“Kita sudah menemukan kapasitas fiskal minimal Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga ke depan jauh lebih enak untuk menghitung kebutuhan organisasi pemerintah daerah,” pungkasnya. (ltf/fdl)
