KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan jalan di kawasan Taman Hutan Bukit Raya (Tahura) tepatnya di kawasan Warung Panjang Kilometer 53-54, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida dan dihadiri sejumlah warga dan pihak terkait, yang dilaksanakan di Ruang Banmus DPRD Kukar, pada Rabu (24/06/2026).
RDP tersebut digelar setelah warga menyampaikan aspirasi mengenai belum tersedianya layanan listrik PLN maupun penerangan jalan di wilayah yang telah dihuni puluhan kepala keluarga selama puluhan tahun. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat setempat.
Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, mengatakan pihaknya menerima langsung keluhan warga yang hingga kini masih mengandalkan genset sebagai sumber penerangan dan kebutuhan listrik sehari-hari.
“Warga datang meminta tindak lanjut agar bisa ada pemasangan listrik PLN di wilayah tersebut karena sampai hari ini mereka belum memiliki listrik maupun lampu jalan,” ujarnya.
Menurutnya, tingginya biaya operasional genset menjadi salah satu beban yang harus ditanggung masyarakat. Kenaikan harga bahan bakar turut memengaruhi kemampuan ekonomi warga yang sebagian besar menggantungkan hidup dari usaha dan aktivitas sehari-hari di kawasan tersebut.
Farida menjelaskan, persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD Kukar. Namun, upaya penyediaan listrik masih terkendala status kawasan yang berada di sekitar wilayah Tahura sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Kementerian Kehutanan dan pihak otorita terkait.
“Kami berharap ini bisa direalisasikan. Memang ada hambatan terkait kawasan Tahura, sehingga kami akan berdiskusi lagi dengan Kementerian Kehutanan dan pihak terkait untuk mencari solusi agar pemasangan jaringan PLN dapat dilaksanakan,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kukar bersama sejumlah instansi akan melakukan peninjauan lapangan. Beberapa pihak yang dijadwalkan turun ke lokasi antara lain Dinas Perhubungan Kukar, PLN Kukar, PLN UPT Samboja, Balai Jalan Nasional Balikpapan, serta PLN Balikpapan.
Nantinya hasil kunjungan lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya. Jika solusi dapat ditemukan bersama PLN dan instansi terkait, maka persoalan dapat segera ditindaklanjuti. Namun apabila masih menemui hambatan, DPRD Kukar akan menggelar RDP lanjutan.
Sementara itu, perwakilan warga Warung Panjang, Sri Wahyuni, menyambut baik pelaksanaan RDP yang dinilai membuka peluang penyelesaian persoalan yang selama ini terhambat regulasi perizinan kawasan. Ia berharap proses realisasi dapat dipercepat mengingat warga telah lama menantikan akses listrik.
“Kami berharap sebagai warga lama di sana bisa mendapatkan fasilitas listrik sebagai hak dasar warga. Solusinya sebenarnya ada, hanya saja prosesnya terlalu lama karena selalu terkendala regulasi,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan perwakilan warga lainnya, Abdul Ghani. Ia mengungkapkan bahwa warga RT 16 Kelurahan Bukit Merdeka yang berjumlah 63 kepala keluarga belum pernah menikmati layanan listrik PLN sejak mulai bermukim di wilayah tersebut pada tahun 1972.
“Dari tahun 1972 sampai sekarang tidak ada listrik. Kami hanya menggunakan genset pribadi yang beroperasi sekitar 12 jam pada malam hari. Padahal di sana ada anak-anak sekolah, guru, bahkan atlet yang tinggal di wilayah itu,” pungkasnya. (ltf/fdl)
