KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) masih menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Karena, sejumlah LPJU yang telah terpasang dilaporkan tidak lagi berfungsi, sementara beberapa wilayah desa hingga kini belum mendapatkan fasilitas penerangan jalan. Hal tersebut disampaikan Camat Anggana, Rokip, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kukar, Senin (02/11/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar untuk membahas kebutuhan dan rencana pemasangan LPJU.
Rokip mengapresiasi respons Komisi III DPRD Kukar, khususnya Ketua Komisi III, Farida, bersama anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Anggana dan wilayah pesisir yang telah memberikan ruang bagi pemerintah kecamatan untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat.
Ia mengatakan, melalui pertemuan tersebut pihaknya mendapatkan kejelasan mengenai pembagian kewenangan pemasangan LPJU antara Perkim dan Dishub. Sebab, selama ini pihak kecamatan memahami bahwa pemasangan penerangan jalan sepenuhnya menjadi kewenangan Dishub.
“Ternyata ada hal yang belum kami ketahui, seperti Perkim juga berwenang melakukan pemasangan LPJU di wilayah lingkungan perumahan, yang sebelumnya kami hanya tahunya menjadi kewenangan Dishub,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Anggana diminta melakukan pemetaan terhadap pembagian kewenangan pemasangan LPJU, baik yang menjadi tanggung jawab Perkim, Dishub maupun pemerintah kecamatan. Pemetaan tersebut diperlukan agar usulan yang disampaikan nantinya lebih terarah dan tidak tumpang tindih.
Selain itu, pihak kecamatan juga akan berkoordinasi dengan seluruh kepala desa untuk menentukan titik-titik prioritas pemasangan LPJU yang akan diusulkan dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
Rokip menyebutkan, pemetaan awal sebenarnya sudah tersedia melalui aplikasi yang memuat seluruh desa dan ruas jalan di Kecamatan Anggana. Selanjutnya, masing-masing kepala desa diminta menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penerangan untuk dimasukkan dalam daftar usulan prioritas.
“Semua desa dan jalan sudah dipetakan. Tinggal nanti kepala desa menetapkan prioritas, jalan mana yang kira-kira perlu segera kita usulkan untuk LPJU tahun 2027,” ungkapnya.
Dari hasil pembahasan, terdapat sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan perhatian lebih, di antaranya Handil Terusan yang hingga kini belum tersentuh pemasangan LPJU. Selain itu, sejumlah jalan poros di wilayah Kutai Lama dan Anggana juga masih membutuhkan tambahan penerangan.
Menurutnya, kondisi jalan yang minim penerangan tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengguna jalan yang beraktivitas pada malam hari.
Karena itu, pihaknya berharap usulan pemasangan LPJU dapat segera diselesaikan agar bisa masuk dalam pembahasan anggaran tahun 2027. Terlebih, berdasarkan arahan pimpinan rapat, usulan tersebut ditargetkan sudah disampaikan paling lambat pada minggu ketiga November 2026.
Rokip menegaskan, pemasangan LPJU yang direncanakan merupakan bagian dari kebutuhan pembangunan tahun anggaran 2027 melalui APBD murni. Dengan demikian, seluruh usulan perlu segera disampaikan sebelum tahapan penetapan anggaran dilakukan.
“Melalui RDP hari ini, rencana pemasangan LPJU diarahkan untuk tahun depan. Karena itu, sebelum anggaran 2027 diketuk, kami harus segera memasukkan usulan agar kebutuhan masyarakat Anggana bisa terakomodasi,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
