KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) dari empat desa di Kabupaten Kukar. Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, pada Selasa (17/11/2026).
Adapun anggota BPD yang dilantik berasal dari Desa Bangun Rejo dan Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, serta Desa Pela dan Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat.
Pelantikan PAW tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan keanggotaan BPD setelah sejumlah anggota sebelumnya berhalangan melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya. Pergantian ini sekaligus memastikan roda administrasi pemerintahan desa tetap berjalan tanpa hambatan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa proses pergantian antarwaktu merupakan amanah regulasi yang harus dilaksanakan ketika terdapat anggota BPD yang mengundurkan diri atau tidak lagi dapat menjalankan tugasnya.
“Ketika terjadi pengunduran diri atau berhalangan melaksanakan tugas, maka harus digantikan dengan nomor urut selanjutnya. Inilah yang kita lantik hari ini karena kita menginginkan proses administrasi pemerintahan di desa tidak terhambat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, karena anggota BPD yang dilantik berasal dari beberapa desa dan kecamatan, prosesi pelantikan dilaksanakan secara bersamaan di Pendopo Odah Etam. Dengan demikian, para anggota yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Aulia berharap seluruh anggota BPD yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sebab, BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan hingga menampung aspirasi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan BPD di tingkat desa memiliki kedudukan yang cukup penting, sebagaimana DPRD di tingkat kabupaten. BPD turut berperan dalam mengawal kebijakan serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.
“Banyak tugas yang menanti, sama seperti anggota DPRD kalau di kabupaten. Mereka akan mengawal proses APBDes, mengawal peraturan desa, bahkan membuat peraturan desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa,” jelasnya.
Selain menjalankan fungsi legislasi, BPD juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah desa digunakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Aulia menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa harus menjadi perhatian seluruh anggota BPD. Hal ini penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBDes dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung kebutuhan pembangunan di masing-masing desa.

Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan visi besar Kukar Idaman Terbaik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa.
Karena itu, BPD diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal, baik dalam mengawal kebijakan pemerintah desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan maupun memastikan program-program daerah dapat terlaksana hingga ke masyarakat.
Aulia berharap anggota BPD yang baru dilantik dapat segera bekerja dan membangun sinergi dengan pemerintah desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di tingkat desa berjalan sesuai harapan.
“Harapan kita tentunya para anggota BPD ini cepat menyesuaikan tugas di lapangan, karena Kukar Idaman Terbaik sebagai visi besar kita harus tereksekusi atau terlaksana dengan baik sampai ke tingkat desa. Peran anggota BPD untuk memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan baik itu sangatlah besar,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)










