KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang (ASKB) di Kabupaten Kutai Timur, berbagai evaluasi dan catatan kritis muncul dari berbagai pihak, termasuk dari anggota DPRD Kutai Timur.
Wakil Ketua sementara DPRD Kutim, Sayid Anjas, memberikan pandangannya terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pemerintahan mendatang, khususnya dalam hal pembangunan dan proses pemilihan kepala daerah.
Menurut Sayid Anjas, masa kepemimpinan ASKB meninggalkan banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemimpin berikutnya.
Ia berharap, pemilihan kepala daerah ke depan dapat berjalan lebih baik, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasilnya.
“PR-nya banyak sekali ya, jadi kami berharap pemilihan ke depan ini lebih baik lagi lah,” ujar Sayid Anjas ketika ditanya terkait hal yang perlu dievaluasi di akhir kepemimpinan ASKB di DPRD Kutim, Jumat (16/08/2024).
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan Sayid Anjas adalah terkait pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan istilah multi years contract (MYC).
Menurutnya, salah satu kegagalan signifikan di era kepemimpinan ASKB adalah tidak ada satu pun proyek MYC yang berhasil diselesaikan dengan baik. Hal ini menjadi catatan serius yang perlu diperhatikan oleh kepemimpinan berikutnya.
“Pembangunan yang diharapkan dengan MYC itu tidak ada satupun selesai. Itu diharapkan kepemimpinan baru jangan lagi terjadi seperti ini,” tegas Sayid Anjas.
Ia menambahkan, jika memang kontrak multi-tahun tidak bisa diimplementasikan dengan baik, maka sebaiknya pemerintah daerah fokus pada proyek-proyek dengan kontrak tahun tunggal.
Dengan demikian, pembangunan dapat lebih terarah dan diselesaikan sesuai target waktu yang ditentukan.
“Kalau memang tidak bisa bikin MYC, bikin saja tahun tunggal. Supaya kita bisa lebih fokus, saya rasa itu yang paling penting,” lanjutnya.
Sayid Anjas juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat dalam setiap proyek pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari berapa banyak proyek yang direncanakan, tetapi juga dari bagaimana proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dalam konteks ini, evaluasi terhadap program-program pembangunan di era ASKB menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk menilai keberhasilan atau kegagalan, tetapi juga untuk menjadi pelajaran bagi pemerintahan selanjutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama,” tuturnya. (adv/dprd/kutim)
