KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyambut baik langkah pemerintah pusat yang akan menurunkan biaya haji.
Menurut Damayanti Langkah ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap umat Islam.
Ia menyoroti bahwa biaya haji selama ini menjadi beban berat bagi jemaah asal Indonesia. Selain karena biaya yang tinggi, ia juga menilai fasilitas yang diterima belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Tahun 2025, pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp89,41 juta, sementara porsi yang harus dibayar langsung oleh jemaah mencapai Rp55,43 juta.
Ia membandingkan skema subsidi yang diterapkan pemerintah Malaysia, jemaah dari kelompok berpendapatan rendah (B40) hanya membayar sekitar Rp36,3 juta, sedangkan kelompok menengah (M40) membayar sekitar Rp53 juta.
“Perbandingan ini jelas menunjukkan bahwa ada ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah perlu terus berinovasi agar biaya bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas layanan,” katanya.
Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Mekkah. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menekan biaya akomodasi sekaligus memberikan kenyamanan lebih bagi jemaah.
“Jika perkampungan haji ini terwujud, tentu akan sangat membantu mengurangi beban biaya jemaah dan memberi rasa tenang karena tinggal di tempat yang representatif,” ujarnya.
Di sisi lain, Damayanti juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Ia mendorong Badan Pengelola Haji (BP Haji) untuk membuka laporan penggunaan dana kepada publik secara berkala.
“Transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting. Kami dari DPRD akan terus mengawasi dan mendukung semua upaya yang bertujuan untuk meringankan beban umat,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)
