Home / Advertorial / Pemerintah

Senin, 2 Desember 2024 - 17:49 WIB

Anggota DPRD Kutim Dukung Penghapusan Kebijakan Sistem Zonasi Bagi PPDB

Yulianus Palangiran - Anggota DPRD Kutai Timur

Yulianus Palangiran - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Kebijakan penghapusan Sistem Zonasi bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat tanggapan yang ramai di masyarakat.

Sejumlah pihak bahkan mengusulkan agar kebijakan zonasi tersebut dihapuskan saja karena mengingat tidak meratanya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di tiap kelurahan.

Melihat Itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yulianus Palangiran juga menegaskan ketidaksetujuannya mengenai adanya Kebijakan zonasi tersebut

“Terus adalagi zonasi-zonasi apa-apaan itu zonasi khususnya orang yang tinggal disebelah sekolah itu bilang bukan zonasi disitu harus disana loh dimana hitung-hitungannya, kalau boleh tetangga kita menjadi tempat untuk mendapatkan sarana pendidikan kenapasih mesti dibawa lima kilometer sampai habis biaya lagi,” jelas Yulianus

Yulianus menyatakan bahwa kebijakan tersebut harusnya dihapuskan saja karena tidak memberikan dampak yang berkembang bagi pendidikan.

Baca Juga :  Kabupaten Kutim Meraih Penghargaan Kota Layak Anak, Anggota DPRD Minta Tetap Perhatikan Hak Anak-anak

“Tanggung jawab lagi pemeliharaan dan jaga anak disepanjang jalan kan resiko, Ini program pemerintah yang sangat saya tidak setujui,” tegas Yulianus

“Tolong buat di media atas nama saya Yulianus Palangiran anggota DPRD tidak setuju dengan pemerlakuan pemerintah mengenai zonasi soal sarana pendidikan,” lanjutnya

Tak hanya itu, Yulianus juga menjelaskan kebijakan tersebut malah menimbulkan ketidakadilan bagi beberapa masyarakat.

“Tentu berdampak lucunya kemarin zonasi zonasi ini ada yang dari kacamatan masuk sementara yang samping rumahnya ada yang gak diterima kalau mau bilang dengan taraf pendidikan yang harus wah karena ini adalah sekolah unggulan mana, kan kita sekolah tujuannya mau pintar, buat apa sekolah lagi kalau udah pintar” terang Yulianus

Baca Juga :  Silaturahmi Bersama Masyarakat, Bupati Kukar Safari Subuh di Kerahan Bukit Biru

Lebih jauh, Yulianus tak henti-hentinya menegaskan bahwa dirinya sangat mendorong penghapusan sistem tersebut dan meminta pemerintah fokus pada pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

“Saya atas nama pribadi dan wakil rakyat tolong pemerintah dihilangkan itu zonasi dan tambah rombongan kelas tingkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan,” jelas Yulianus

“Dulu ada motto Kutim cemerlang cerdas berprestasi gemilang, lah mana bisa tercapai sementara pendidikan tidak didukung kelayakan sarpra nya termasuk dewan guru tinggalnya ada di gubuk-gubuk lampunya gak karu karuan air bersihnya kurang, seorang pendidik dalam kondisi seperti itu belum tentu seratus persen fit memberikan materi kepada anak-anak jadi kita harus memutus mata rantai seperti ini,” tutupnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN, Pemkab Kukar Menggelar Gerakan Pangan Murah

Bisnis

Dinas Koperasi dan UKM Kukar Luncurkan Program Jadi Pengusaha untuk Cetak Wirausaha Baru

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Apresiasi Kontribusi TNI Berikan Dampak ke Pngembangan Pertanian

Pemerintah

DPRD Kukar Gelar RDP Cari Solusi Sikapi Kelangkaan Minyak Goreng

Pemerintah

Ketua DPRD Kukar Hadiri Pelantikan Rektor Unikarta, Dorong Penguatan SDM dan Kolaborasi Stakeholder

Advertorial

Bupati Kukar Intruksikan Pengurus Cabor untuk Mencetak Atlet Muda Berprestasi

Advertorial

Pemkab Kukar Realisasikan Program Peduli Lingkungan Melalui Pengadaan Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kaltim Menyambut Baik Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Terkait Penanganan Narkotika