Home / Advertorial / Pemerintah

Senin, 2 Desember 2024 - 17:49 WIB

Anggota DPRD Kutim Dukung Penghapusan Kebijakan Sistem Zonasi Bagi PPDB

Yulianus Palangiran - Anggota DPRD Kutai Timur

Yulianus Palangiran - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Kebijakan penghapusan Sistem Zonasi bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat tanggapan yang ramai di masyarakat.

Sejumlah pihak bahkan mengusulkan agar kebijakan zonasi tersebut dihapuskan saja karena mengingat tidak meratanya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di tiap kelurahan.

Melihat Itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yulianus Palangiran juga menegaskan ketidaksetujuannya mengenai adanya Kebijakan zonasi tersebut

“Terus adalagi zonasi-zonasi apa-apaan itu zonasi khususnya orang yang tinggal disebelah sekolah itu bilang bukan zonasi disitu harus disana loh dimana hitung-hitungannya, kalau boleh tetangga kita menjadi tempat untuk mendapatkan sarana pendidikan kenapasih mesti dibawa lima kilometer sampai habis biaya lagi,” jelas Yulianus

Yulianus menyatakan bahwa kebijakan tersebut harusnya dihapuskan saja karena tidak memberikan dampak yang berkembang bagi pendidikan.

Baca Juga :  Bupati Kukar Lantik Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

“Tanggung jawab lagi pemeliharaan dan jaga anak disepanjang jalan kan resiko, Ini program pemerintah yang sangat saya tidak setujui,” tegas Yulianus

“Tolong buat di media atas nama saya Yulianus Palangiran anggota DPRD tidak setuju dengan pemerlakuan pemerintah mengenai zonasi soal sarana pendidikan,” lanjutnya

Tak hanya itu, Yulianus juga menjelaskan kebijakan tersebut malah menimbulkan ketidakadilan bagi beberapa masyarakat.

“Tentu berdampak lucunya kemarin zonasi zonasi ini ada yang dari kacamatan masuk sementara yang samping rumahnya ada yang gak diterima kalau mau bilang dengan taraf pendidikan yang harus wah karena ini adalah sekolah unggulan mana, kan kita sekolah tujuannya mau pintar, buat apa sekolah lagi kalau udah pintar” terang Yulianus

Baca Juga :  Sebulan Dibuka Objek Wisata Pulau Kumala Hasilkan Omzet Rp70 Juta

Lebih jauh, Yulianus tak henti-hentinya menegaskan bahwa dirinya sangat mendorong penghapusan sistem tersebut dan meminta pemerintah fokus pada pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

“Saya atas nama pribadi dan wakil rakyat tolong pemerintah dihilangkan itu zonasi dan tambah rombongan kelas tingkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan,” jelas Yulianus

“Dulu ada motto Kutim cemerlang cerdas berprestasi gemilang, lah mana bisa tercapai sementara pendidikan tidak didukung kelayakan sarpra nya termasuk dewan guru tinggalnya ada di gubuk-gubuk lampunya gak karu karuan air bersihnya kurang, seorang pendidik dalam kondisi seperti itu belum tentu seratus persen fit memberikan materi kepada anak-anak jadi kita harus memutus mata rantai seperti ini,” tutupnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

18 Desa di Kukar Mengajukan Pemekaran Wilayah

Infrastruktur

Pembangunan Landmark Ikon Baru di Kukar Sudah 40 Persen

Advertorial

Caleg Partai Nasdem, Annisa Mulia Utami Bersama Tim Beri Bantuan kepada Korban Kebakaran di Tenggarong

Advertorial

Dinas PU Kukar Tingkatkan kapasitas Jalan Penghubung Dua Desa di Tenggarong Seberang

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Kritisi Capaian Kinerja 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim

Advertorial

Pemanfaatan Lokasi Wisata untuk Kegiatan Pemerintahan Dinilai Bisa Menggerakkan Perekonomian Masyarakat

Advertorial

Maksimalkan Aset Milik Daerah, Dinas PU Kukar Melakukan Konsinyering

Advertorial

Ribuan Masyarakat Ramaikan Jalan Sehat yang Diselenggarakan KPU Kukar