KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, mengkritik kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran yang dinilai sangat lemah. Hal ini, menurutnya, merugikan masyarakat karena banyak proyek pembangunan yang tertunda.
“Kalau saya lihat progres, hampir semua sudah tersentuh hanya saja progresnya kalau 1 sampai 10, mungkin saja ada yang progresnya di 2, baru ke 5 dan ada yang ke 8. Kalau yang 100% saya rasa belum, bahkan masih sangat kurang,” kata Yan saat ditemui rekan media belum lama ini di DPRD Kuitm.
Pihaknya berharap agar pemerintah dapat menuntaskan penataan yang belum selesai. Ia melihat bahwa meskipun banyak program yang sudah direncanakan, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.
“Harapan kita adalah tuntaskan penataan itu. Makanya saya lihat program di rekan media, ada penataan Kutim jilid 2, di situ kita harus sadar bahwa penataannya itu belum tuntas,” ujarnya.
Satu kritik yang ia sampaikan adalah terkait sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan yang dinilai tidak mampu menyerap anggaran dengan baik. Menurutnya hal itu merugikan rakyat karena banyak anggaran yang tidak terserap dan berpotensi menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA).
“Satu kritik saya terhadap pemerintah yang sekarang, bahwa SDM kita dalam menyerap anggaran ini sangat lemah. Dalam LKPJ Bupati, 1,7 lebih anggaran tidak terserap. Itu masalah apa? Kelemahan kita itu di pemerintah tidak mampu menyerap aspirasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Dirinya menekankan bahwa ketika anggaran tidak terserap, pembangunan yang direncanakan pun tertunda. Ia memberikan contoh bahwa jika ada jalan yang seharusnya dibangun 100%, namun karena anggaran tidak terserap, hanya 50% yang terealisasi, maka masyarakat tidak dapat merasakan manfaat sepenuhnya.
“Kalau ada jalan 100% karena anggaran belum terserap, baru terserap 50%, maka rakyat tertunda merasakan jalan yang baik secara 100%. Dan itu kan di semua lini,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa anggaran untuk tahun 2024 hanya sekitar 6,5 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Ia menegaskan bahwa jika anggaran yang sudah dianggarkan tidak terealisasi, maka akan hangus dan tidak bisa langsung digunakan kembali.
“Anggaran 2024 ini saya lihat hanya sekitar 6 miliar 5 ratus juta saja. Anggaran yang banyak kemarin itu pada tahun 2023, dan itu sudah bisa dipakai karena sudah tercatat dalam skema MOU yang sudah disepakati. Kalau tidak terserap, maka akan hangus,” bebernya.
Pihaknya menyarankan agar pemerintah lebih proaktif dalam merencanakan dan mengeksekusi anggaran agar tidak ada lagi anggaran yang terbuang sia-sia.
“kita berharap di masa mendatang, pemerintah dapat lebih maksimal dalam menyerap anggaran demi kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (adv/dprd/kutim)
