Home / Advertorial / Ekonomi / Pemerintah / Pendidikan-Kesehatan / Politik

Selasa, 24 Oktober 2023 - 08:11 WIB

APBD Kaltim Meningkat Drastis, Anggota DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Perhatikan Isu Krusial Untuk Ditangani

Salehuddin - Anggota DPRD Kaltim

Salehuddin - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini naik drastis. Dari prediksi awal mencapai Rp14 triliun, namun menjadi Rp25 triliun.

Dengan naiknnya APBD ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengapresiasi kinerja pemerintah. Menurutnya struktur APBD meningkat berkat kerja keras pemerintah.

Namun, di sisi Salehuddin melihat tantangan serius. Beberapa indikator (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD yang belum terpenuhi.

“Masih ada isu krusial yang belum terselesaikan. Misalnya, kemiskinan, stunting, dan partisipasi anak-anak di Kaltim,” ujar Salehuddin.

Baca Juga :  Sosialisasi dan Pendidikan Gencar Dilakukan untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Menurutnya APBD yang melonjak memberi potensi besar bagi Kaltim, asalkan dikelola dengan bijak dan efektif.

Pemangku kepentingan di Kaltim harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik, serta harus menangani masalah-masalah krusial seperti kemiskinan, stunting, dan pendidikan. Agar masyarakat Kaltim merasakan manfaat nyata dari APBD yang besar ini.

Ia mengungkapkan isu krusial lainnya adalah putus sekolah. Sekitar lima ribu siswa SMA dan SMK di Kaltim berhenti sekolah.

“Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kaltim perlu ditingkatkan. Baik akses maupun kualitasnya,” katanya.

Baca Juga :  Sekda Kukar Menjadi Komisi Pembimbing pada Sidang Promosi Terbuka Program Doktoral Pascasarjana IPB

Salehuddin berharap APBD yang besar ini digunakan dengan efisien dan efektif. Tujuannya adalah menangani isu krusial tersebut. Jangan sampai APBD yang besar malah sia-sia. Masalah-masalah di Kaltim harus terselesaikan.

Ia juga meminta perangkat daerah untuk mempercepat realisasi anggaran. Dana yang dialokasikan harus menyentuh kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) maupun hal-hal yang menghambat program-program pemerintah,” tutupnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Tingkatkan Prestasi Bidang Non Akademik SDN 018 Tenggarong Aktif Bimbing Siswa Melalui Ekstrakulikuler

Advertorial

AYL-AJA Pendaftar Pertama di Pilkada Kukar 2024 Melalui Jalur Perseorangan

Advertorial

RSUD Kudungga Borong Penghargaan Pada Ajang Akuntansi Award 2023

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Berkomitmen Dukung Peningkatan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Advertorial

Tujuh Pokdarwis Bakal Mendapat Bantuan Sarpras dari Dispar Kukar

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Dorong Pemkab Realisasikan Pembangunan Jembatan Loa Kulu

Advertorial

SDN 003 Muara Kaman Terima bantuan Sarpras Dari Disdikbud Kukar Untuk Mendukung Proses Pembelajaran

Advertorial

Komisi IV DPRD Kukar Menggelar RDP Bersama Sejumlah OPD Membahas Laporan Capaian Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025