Home / Advertorial / Ekonomi / Pemerintah / Pendidikan-Kesehatan / Politik

Selasa, 24 Oktober 2023 - 08:11 WIB

APBD Kaltim Meningkat Drastis, Anggota DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Perhatikan Isu Krusial Untuk Ditangani

Salehuddin - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim

Salehuddin - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini naik drastis. Dari prediksi awal mencapai Rp14 triliun, namun menjadi Rp25 triliun.

Dengan naiknnya APBD ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengapresiasi kinerja pemerintah. Menurutnya struktur APBD meningkat berkat kerja keras pemerintah.

Namun, di sisi Salehuddin melihat tantangan serius. Beberapa indikator (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD yang belum terpenuhi.

“Masih ada isu krusial yang belum terselesaikan. Misalnya, kemiskinan, stunting, dan partisipasi anak-anak di Kaltim,” ujar Salehuddin.

Baca Juga :  Wabup Rendi Solihin Hadiri Ritual Adat Melarung Laut Bersama Ratusan Nelayan di Kecamatan Samboja

Menurutnya APBD yang melonjak memberi potensi besar bagi Kaltim, asalkan dikelola dengan bijak dan efektif.

Pemangku kepentingan di Kaltim harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik, serta harus menangani masalah-masalah krusial seperti kemiskinan, stunting, dan pendidikan. Agar masyarakat Kaltim merasakan manfaat nyata dari APBD yang besar ini.

Ia mengungkapkan isu krusial lainnya adalah putus sekolah. Sekitar lima ribu siswa SMA dan SMK di Kaltim berhenti sekolah.

“Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kaltim perlu ditingkatkan. Baik akses maupun kualitasnya,” katanya.

Baca Juga :  206 Peserta Ikuti Sprint Race Swimming Open 2023 di Kutim

Salehuddin berharap APBD yang besar ini digunakan dengan efisien dan efektif. Tujuannya adalah menangani isu krusial tersebut. Jangan sampai APBD yang besar malah sia-sia. Masalah-masalah di Kaltim harus terselesaikan.

Ia juga meminta perangkat daerah untuk mempercepat realisasi anggaran. Dana yang dialokasikan harus menyentuh kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) maupun hal-hal yang menghambat program-program pemerintah,” tutupnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Kepala Dinkes Kukar Jabarkan Kewenangan Prioritas Penanganan Stunting

Advertorial

Kadis PU Kukar Wiyono Jadi Ketua Harian Komisi Irigasi Kabupaten Periode 2023-2027

Advertorial

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Menilai Alokasi APBD 20 Persen untuk Pendidikan Masih Belum Optimal

Advertorial

Fraksi Golkar DPRD Kutim Berikan Pandangan Umum Terkait Nota APBD Tahun 2024

Advertorial

75 Persen BUMDES di Kutim Aktif dan Sehat, Sejumlah DIantaranya Sudah Mandiri dan Maju

Advertorial

Sekda Kukar Ingin OPD Hingga Pemerintah Tingat Desa Memperhatikan Hal Penting Terkait Kolaborasi

Pemerintah

Sekda Ungkap IPM di Kaltim Tahun 2023 Mencapai 78,2

Advertorial

Disdikbud Kukar Dorong Para Guru Ikuti Pendaftaran PGP