Home / Hukum - Kriminal / Pemerintah / Politik

Rabu, 5 Juli 2023 - 20:21 WIB

Bawaslu Nyatakan KPU Kaltim Langgar Administrasi Pemilu

JAKARTA, eksposisi.com – Bawaslu Republik Indonesia (RI) menyatakan KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Hal tersebut sebagaimana tertuang melalui Putusan Bawaslu RI Nomor: 001/TM/ADM.PL/RI/00.00/VI/2023.

“Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, mengambil kesimpulan, tindakan Terlapor (KPU Kaltim) dalam proses pengajuan bacaleg DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Garuda dalam bentuk digital melalui data isian excel dan folder ZIP, tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur ketentuan perundang-undangan,” kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi, di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, pada Rabu (5/7/2023).

Puadi menerangkan mengenai KPU Provinsi Kaltim yang menerima penambahan sebanyak 24 bacaleg DPRD Provinsi Kaltim yang diajukan Partai Garuda yang berpedoman pada Surat Ketua KPU RI Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023, tidak sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 39 ayat (1) dan (2).

Baca Juga :  Dengarkan Aspirasi Masyarakat, Wabup Kukar Dialog Bersama Pelaku UMKM Sangasanga

Yang pada intinya, kata dia, dalam hal status pengajuan bakal calon dikembalikan, partai politik peserta pemilu memperbaiki data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan perbaikan tersebut selama masa pengajuan bakal calon paling lambat tanggal 14 Mei 2023.

Terkait itu dia mengungkapkan terhadap bacaleg yang diajukan Partai Garuda di luar Tanggal 1-14 Mei 2023, tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan karena tahapannya telah lewat.

“Bahwa tujuan utama dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu adalah memperbaiki tata cara, prosedur, dan mekanisme yang keliru. Sehingga tidak dimungkinkan lagi dilakukan perbaikan, tata cara prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan pengajuan bakal calon, karena tahapannya telah lewat,” jelasnya.

Dalam putusan tersebut, Bawaslu juga memberikan teguran kepada KPU Kaltim untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga :  Tekan Angka Kematian Bayi dan Stunting, DPMD Kukar Lakukan Pembinaan Kader Posyandu

“Kesalahan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan Terlapor, seyogyanya tidak serta-merta merugikan hak-hak konstitusinonal dari peserta pemilu. Namun demikian ke depannya, kesalahan-kesalahan serupa harus dihindari terulang,” tegas Anggota Majelis Sidang Bawaslu Totok Hariyono.

Sekadar informasi, dugaan pelanggaran administratif tersebut bermula dari temuan Bawaslu Kaltim yang menduga KPU Kaltim melakukan dugaan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kaltim.

Dalam laporan disebutkan KPU Kaltim tidak hanya menerima perbaikan data dan dokumen persyaratan terhadap pengajuan bakal calon partai politik peserta pemilu, melainkan menyatakan ‘lengkap dan diterima’ terhadap penambahan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kaltim yang diajukan telah melewati batas waktu masa pengajuan bakal calon. (adm)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Berpesan kepada Pemkab dan Pemuda untuk Terus Melestarikan Adat dan Budaya

Advertorial

Pemkab Kukar Hadiri Launching dan Penandatanganan MOU Pengadilan Agama dan Kemenag

Advertorial

Pejabat Pemerintah dan Kerabat Kesultanan, Hingga Warga Makan Bersama Dalam Acara Beseprah

Pemerintah

Bupati Kukar Serahkan Alsintan kepada Petani Tenggarong Seberang

Advertorial

Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim Sepakat Berkolaborasi Intervensi Pencegahan Stunting Serentak

Advertorial

Program 1 Desa 1 Nakes Untuk Tingkatkan Status Desa di Kukar

Advertorial

Puluhan Guru SMP di Kukar Ikuti UKKJ yang Digelar Disdikbud

Advertorial

Pemkab Kukar Bangun Water Boom dan Perbaiki Sky Tower di Pulau Kumala