KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan komitmennya dalam menjamin kesehatan masyarakat, meskipun harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk program BPJS Kesehatan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp112 miliar untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat.
“Pemkab Kukar itu menganggarkan untuk bayar BPJS sebesar Rp112 miliar, kita menanggung sekitar 240 ribu warga Kukar yang tidak tertanggung,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.
Ia menjelaskan, dalam sistem BPJS terdapat dua kategori utama peserta, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-PBI. PBI merupakan kelompok masyarakat yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, sementara Non-PBI adalah peserta mandiri atau pekerja yang iurannya ditanggung oleh pemberi kerja.
Ia memaparkan bahwa skema PBI sendiri terbagi menjadi tiga sumber pembiayaan, yakni dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Pemkab Kukar memiliki program unggulan berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP, yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan.
Namun demikian, ia menyebutkan bahwa tidak semua masyarakat memilih skema PBI. Sebagian warga tetap memilih menjadi peserta mandiri agar memiliki fleksibilitas dalam layanan kesehatan.
“Ada juga warga yang tetap mau mandiri karena kalau mandiri bisa naik kelas layanan dengan bayar selisih, sementara kalau PBI tidak bisa,” terangnya.
Terkait adanya pengembalian sekitar 4.000 peserta PBI dari pemerintah provinsi, ia menilai hal tersebut tidak terlalu berdampak signifikan bagi Kukar.
Meski begitu, ia menyoroti belum adanya kejelasan aturan pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam skema PBI tersebut.
“Yang kami sarankan sebenarnya rule of the game-nya diperjelas, misalnya provinsi membayar 20 persen dari data PBI tertentu, jadi pembagiannya jelas,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakjelasan aturan tersebut justru berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa prioritas utama Pemkab Kukar adalah memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkecuali.
“Intinya kami ingin memastikan seluruh warga Kukar terlindungi jaminan kesehatannya,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menanggung biaya bagi warga yang tidak tercover oleh pihak manapun.
Namun, kondisi ini diakui akan berdampak pada beban anggaran daerah, terutama karena harus dilakukan penyesuaian dalam APBD.
“Yang menjadi tantangan itu soal waktu, karena APBD sudah ditetapkan, jadi nanti kita harus menambah lagi di perubahan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun beban anggaran meningkat, pemerintah daerah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.
“Bagi kami yang terpenting adalah masyarakat tetap terjamin kesehatannya, meskipun konsekuensinya beban anggaran daerah ikut bertambah,” tutupnya. (ltf/fdl)
