KUTAI KARTANEGAR, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menanggapi wacana Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai penugasan aparatur sipil negara (ASN) bekerja lebih dekat dengan tempat tinggal.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kukar sejauh ini telah menerapkan skema work from home (WFH) setiap hari Jumat sesuai arahan pemerintah pusat.
Aulia menjelaskan, pelaksanaan WFH di lingkungan Pemkab Kukar sudah berjalan dengan mekanisme yang membedakan antara pejabat struktural dan pegawai fungsional. Pada hari Jumat, pejabat struktural tetap hadir di kantor, sementara pegawai fungsional menjalankan tugas dari rumah.
“Kita sudah melaksanakan WFH. Di pemerintah daerah itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang masuk kantor hanya pejabat struktural, sedangkan teman-teman staf fungsional melaksanakan tugas dari rumah,” ujar Aulia Rahman Basri ,pada Senin (27/7/2026).
Untuk mendukung pola kerja yang lebih fleksibel tersebut, Pemkab Kukar juga akan meluncurkan sistem presensi daring yang terintegrasi bagi seluruh ASN.
Menurut Aulia, kebijakan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta adanya penyeragaman sistem absensi di seluruh perangkat daerah.
Ia mengatakan, sistem baru tersebut akan menggantikan berbagai metode absensi yang selama ini digunakan di masing-masing instansi sehingga seluruh ASN memiliki mekanisme presensi yang sama.
“Dengan sistem ini, seluruh model absensi di jajaran pemerintah daerah akan diseragamkan menggunakan pemindaian wajah melalui telepon genggam masing-masing,” jelasnya.
Meski demikian, Aulia menegaskan pelaksanaan WFH di Kukar masih mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, pemerintah daerah belum menetapkan batas waktu berakhirnya kebijakan tersebut.
“WFH ini merupakan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita menunggu arahan lebih lanjut, apakah nantinya ada kebijakan baru terkait pelaksanaan WFH ini,” katanya.
Disinggung mengenai dampak WFH terhadap efisiensi anggaran, Aulia mengaku pemerintah daerah belum melakukan perhitungan secara kuantitatif. Namun, secara umum ia melihat adanya penghematan selama kebijakan tersebut diterapkan.
“Secara kuantitatif memang belum kami hitung, tetapi secara kualitas terlihat terjadi penghematan, terutama pada saat pelaksanaan WFH itu sendiri,” pungkasnya. (ltf/fdl)
