Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Sabtu, 13 Juli 2024 - 18:49 WIB

DPRD dan Pengadilan Berperan Penting dalam Menyelesaikan Konflik Hubungan Industrial di Kutim

Yan Ipul - Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur

Yan Ipul - Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Dalam menghadapi konflik hubungan industrial yang terjadi di Kutai Timur (Kutim), peran DPRD dan pengadilan menjadi sangat krusial untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berdasarkan hukum.

Anggota DPRD Kutim, Yan Ipul menegaskan, tugas utama DPRD adalah mendukung penegakan hukum yang ada dan mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan masalah.

“Peran DPRD adalah memastikan bahwa hukum yang ada ditegakkan dengan benar. Kami mendorong semua pihak yang terlibat dalam konflik hubungan industrial untuk menyelesaikan masalah mereka melalui proses hukum yang berlaku,” ujar Yan Ipul saat di temui awak media di DPRD Kutim, beberapa waktu yang lalu.

DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum dan kebijakan publik, serta memberikan dukungan moral dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat agar mencari solusi yang adil dan sesuai dengan aturan.

Baca Juga :  Ragam Acara Disiapkan Untuk Perayaan HUT ke-24 Desa Batuah

Sedangkan pengadilan berfungsi sebagai lembaga yudikatif yang bertugas menegakkan hukum melalui proses pengadilan yang adil dan transparan. Pengadilan adalah lembaga yang tepat untuk memutuskan benar atau salah berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.

“Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan setiap kasus berdasarkan bukti dan aturan hukum yang ada. Oleh karena itu, kami menghimbau agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Menurutnya, konflik hubungan industrial seringkali melibatkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha terkait hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam situasi seperti itu, ia beranggapan kehadiran DPRD dan pengadilan sangat penting untuk menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan sepihak, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

“Kolaborasi antara DPRD dan pengadilan dalam menangani konflik hubungan industrial sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan adil. Dengan adanya pengawasan dari DPRD dan keputusan yang adil dari pengadilan, diharapkan konflik-konflik hubungan industrial di Kutim dapat diselesaikan dengan baik sehingga hak-hak pekerja dan pengusaha dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Politikus Partai Gerindra Kutim itu.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Sebut Potensi Pariwisata Perlu Pengembangan Fasilitas untuk Tingkatkan Daya Tarik

Lebih lanjut, Yan menambahkan bahwa DPRD dan pengadilan harus bekerja sama sebagai mediator yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan industrial di Kutim. Dengan demikian, mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum, tetapi juga berperan penting dalam mencegah terjadinya konflik yang lebih besar di masa depan.

“Peran kami tidak berhenti pada penyelesaian konflik, tetapi juga memastikan bahwa hubungan industrial di Kutim berkembang dengan sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Bupati Kukar Hadiri Salat Ied di Masjid Agung Sultan Adji Muhammad Sulaiman

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Sebut Pentingnya Peran UMKM Lokal Dalam Event yang Digelar Pemerintah

Advertorial

Disdikbud Diimbau Respon Cepat dan Positif Program PGP

Pemerintah

Bupati Edi Damansyah Tinjau Pusban Loa Tebu Usai Dilakukan Perbaikan

Advertorial

Pemkab Kukar Meraih Peringkat ke-3 Realisasi Pendapatan Tertinggi Pada APBD Award 2023

Advertorial

Festival Seni Budaya Nusantara di Kecamatan Muara Badak Sukses, Pelaku UMKM Laris Manis

Advertorial

Upaya Pemkab Kukar Penuhi Tenaga Medis, Sediakan Beasiswa Tematik Bidang Kesehatan

Advertorial

Siapkan Reward, Dorong Pemdes Maksimalkan Pajak dan Retribusi