Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 12 September 2023 - 19:39 WIB

DPRD Kukar Menggelar Sidang Paripurna, Sejumlah Raperda di Luar Propemperda Diajukan

Paripurna ke-7 masa sidang I DPRD Kukar

Paripurna ke-7 masa sidang I DPRD Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-7 masa sidang I, dengan agenda Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) di luar Progam Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2023, pada Selasa (12/9/20223).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, Ahmad Taufik Hidayat selaku Asisten I Setkab Kukar.

Rapat ini secara spesifik membahas pengajuan soal perubahan Perda KukarĀ  Nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Raperda tentang tata niaga dan tata kelola sarang burung walet

Baca Juga :  Puluhan Guru SMP di Kukar Ikuti UKKJ yang Digelar Disdikbud

Dari laporan yang disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, diajukannya perubahan Perda soal ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan karena peraturan daerah terdahulu dinilai tidak sesuai dengan kondisi daerah saat ini.

“Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang terbaru,” ujar Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Selain itu, aturan terkait penggunaan badan jalan untuk aktivitas perdagangan juga perlu diatur secara detail. Karena para pedagang sering kali menggunakan badan jalan yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga, berdampak terhadap terganggunya ketertiban umum dan berlalu lintas.

Baca Juga :  Pemkab Kutim Menggelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Usaha dan Masyarakat

Kemudian Rasid menyebut, Raperda soal sarang burung walet kerap menjadi pembahasan DPRD bersama dinas terkait. Sebab, sarang burung walet ini juga menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang harus terkelola dengan baik.

Terutama berkaitan dengan harga sarang burung walet yang dinilai tidak seimbang dari petani dengan yang dijual oleh tengkulak ke luar daerah Kukar. Sehingga, membutuhkan Perda untuk mengatur tata niaga tersebut.

“Upaya kita bagaimana petani kita untung-untungan memelihara walet ini dan memberikan efek yang positif bagi masyarakat kita, makanya ini diusulkan menjadi Perda,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Ketua DPRD Mengungkapkan Adanya Potensi PAD Baru untuk Kaltim Mencapai Rp15 MIliar

Advertorial

Sekda Menghadiri Pelantikan Pengurus PELTI Kukar, Pemkab Berkomitmen Meningkatkan Dukungan Olahraga di Seluruh Lapisan

Advertorial

Pemkab Kukar Menggelar Rakor Pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme

Bisnis

Produksi Padi di Bukit Biru Capai 6,2 Ton per Hektare, Wakil Gubernur Kaltim dan Bupati Kukar Optimis Swasembada Pangan

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Kecewa Terhadap Kinerja Kontraktor Proyek Jembatan Penghubung Desa Sepaso Selatan dan Sepaso Timur

Ekonomi

Tokoh Pemuda Kubar Frederick Edwin Menyalurkan 6,7 Ton Beras Kepada Warga di Kecamatan Mook Manar Bulatn

Advertorial

Wakil Bupati Kukar Meninjau LPKA Kelas II Tenggarong, Pemkab Berkomitmen Berikan Dukungan dan Bantuan

Advertorial

Camat Loa Janan Ingin Dukung Pelatihan Lanjutan Tata Busana dan Menjahit Bagi Warganya