KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar)menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kukar, pada Kamis (23/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kukar Idaman Terbaik serta penggunaan APBD Kabupaten Kukar Tahun Anggaran 2026 karena kondisi fiskal yang dinilai sedang mengalami tekanan.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, mengatakan aksi tersebut bertujuan mengingatkan pemerintah daerah agar mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dirancang, terutama setelah munculnya berbagai penyesuaian anggaran akibat menurunnya kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan sejumlah program yang belum dapat berjalan secara optimal. HMI menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih tegas dalam memperjuangkan hak-hak daerah kepada pemerintah pusat, mengingat Kukar merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam.
“Kita melihat representasi Kukar Idaman Terbaik yang hari ini mungkin tidak semuanya bisa berjalan karena stagnannya anggaran daerah. Seharusnya sebagai wilayah penghasil kita lebih tegas kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menilai ketergantungan Kukar terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Di sisi lain, kontribusi daerah sebagai penghasil melalui sektor industri ekstraktif dinilai belum diimbangi dengan penerimaan yang mampu mendorong percepatan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Roda perekonomian masyarakat ikut terhambat. Sebagus apa pun pemerintah, tanpa anggaran tentu tidak bisa bergerak,” katanya.
Selain meminta pemerintah daerah lebih aktif memperjuangkan kepentingan daerah, HMI juga mendorong anggota DPR RI asal Kalimantan Timur dan unsur legislatif di daerah untuk membangun koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pimpinan partai politik agar perjuangan terhadap hak fiskal Kutai Kartanegara mendapat perhatian lebih besar.
Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten II Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Muhammad Iryanto, mengakui kondisi fiskal yang sedang dihadapi daerah memang berdampak terhadap implementasi sejumlah program pemerintah. Menurutnya, situasi tersebut juga dialami oleh banyak daerah di Indonesia.
“Dalam implementasi janji-janji Pak Bupati memang ada kendala sehingga kondisinya tidak berjalan normal seperti biasanya,” jelasnya.
Pemerintah daerah justru memandang aksi mahasiswa sebagai bentuk pengingat agar pemerintah tetap peka terhadap dinamika pembangunan.
Pemkab, kata dia, telah melakukan berbagai langkah penyesuaian strategi dalam beberapa pekan terakhir untuk menghadapi penurunan kemampuan fiskal.
Menurut Iryanto, dengan keterbatasan anggaran, pemerintah harus melakukan skala prioritas. Belanja yang bersifat wajib seperti gaji pegawai, operasional perkantoran, serta kebutuhan dasar pelayanan publik harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengalokasikan anggaran bagi pembangunan infrastruktur maupun program pemberdayaan masyarakat.
“Setelah kebutuhan wajib dan mengikat terpenuhi, baru sisanya dialokasikan untuk program prioritas lainnya,” ujarnya.
Iryanto memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam aksi demonstrasi akan diteruskan kepada Bupati Kukar.
Ia menegaskan dirinya hadir mewakili kepala daerah yang berhalangan karena agenda lain dan seluruh dokumen maupun tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan dilaporkan secara rinci.
“Pasti akan kami sampaikan kepada Pak Bupati. Semua tuntutan, termasuk dokumen yang mereka minta segera ditandatangani, akan kami laporkan secara detail. Kami memandang ini bukan sekadar tuntutan HMI, tetapi suara masyarakat yang mereka wakili,” pungkasnya. (ltf/fdl)
