Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 29 April 2025 - 18:48 WIB

Kapal Tongkang Tabrak Jembatan Mahakam, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Geram

Muhammad Husni Fahruddin - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim

Muhammad Husni Fahruddin - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Insiden Jembatan Mahakam yang kembali ditabrak kapal tongkang pada Sabtu 26 April 2025 mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin.

Akibat kejadian ini Muhammad Husni fahruddin meminta agar Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, mencopot Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Samarinda.

Ia geram dengan Kepala KSOP dan Pelindo, lantaran kejadian serupa baru saja terjadi pada bulan Februari 2024. Mirisnya, kejadian Sabtu lalu merupakan yang ke 23 kalinya, Jembatan Mahakam I Samarinda, di tabrak kapal tongkang.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Minta Pemkab Segera Penuhi Kubutuhan Dokter di Rumah Sakit Pratama Muara Bengkal

Dengan kejadian yang terus berulang ini, pria yang akrab disapa Ayub itu, menganggap Kepala KSOP dan Pelindo, tidak menghargai warga Kaltim. Sebab insiden ini sangat membahayakan warga yang melintas di atas jembatan tersebut.

“Belum juga selesai yang kejadian lalu, ini muncul lagi. Parah betul ini. Parah! Kita minta copot itu kepala KSOP dan Pelindo,” katanya.

Ia menilai Kepala KSOP Samarinda dan  Pelindo tidak mampu menyelesaikan masalah yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.

Baca Juga :  Respons DPMD Kukar Soal Perbup Pendekar Idaman Terbaik yang Akan Digugat ke MA

Bahkan sampai saat ini KSOP tidak mampu menyelesaikan masalah ganti rugi dengan pemilik tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam I Samarinda pada Februari lalu.

Padahal, sudah didukung pula dengan surat pernyataan, bahwa pemilik tongkang akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun nyatanya tidak ada kejelasan sampai kejadian serupa terulang kembali di bulan April 2025.

“Katanya penabrak yang dulu sudah mau tanggung jawab. Mana sekarang? Padahal ini kewajiban KSOP untuk komunikasi sama mereka,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pemekaran Desa di Sangatta Utara Kembali Mencuat, Didukung Salah Satu Anggota DPRD Kutim

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Ajak Pemuda Terus Semangat Sebagai Generasi Penerus Kepemimpinan

Advertorial

SMPN 2 Tenggarong Berhasil Masuk Lima Besar FLS2N Tingkat Provinsi Kaltim

Advertorial

Disdikbud Kutim Akan Terapkan Pembelajaran Kitab Suci pada Jenjang SD, 5 Sekolah Jadi Pilot Project

Bisnis

Pemerintah Indonesia Berhasil Menggugat UE Melalui WTO Terkait Diskriminasi Minyak Sawit dan Biodiesel

Advertorial

Peningkatan Jalan Desa Beloro Menuju Sebulu Modern Akan Dituntaskan Secara Bertahap

Advertorial

Wabup Kukar Melakukan Safari Ramadan ke Kecamatan Muara Muntai

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Soroti Kelangkaan BBM, Pembentukan Tim Terpadu Segera Penanganan Antrian