Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 29 April 2025 - 18:48 WIB

Kapal Tongkang Tabrak Jembatan Mahakam, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Geram

Muhammad Husni Fahruddin - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim

Muhammad Husni Fahruddin - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Insiden Jembatan Mahakam yang kembali ditabrak kapal tongkang pada Sabtu 26 April 2025 mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin.

Akibat kejadian ini Muhammad Husni fahruddin meminta agar Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, mencopot Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Samarinda.

Ia geram dengan Kepala KSOP dan Pelindo, lantaran kejadian serupa baru saja terjadi pada bulan Februari 2024. Mirisnya, kejadian Sabtu lalu merupakan yang ke 23 kalinya, Jembatan Mahakam I Samarinda, di tabrak kapal tongkang.

Baca Juga :  Bupati Berkomitmen Terhadap Kemajuan Olahraga di Kukar

Dengan kejadian yang terus berulang ini, pria yang akrab disapa Ayub itu, menganggap Kepala KSOP dan Pelindo, tidak menghargai warga Kaltim. Sebab insiden ini sangat membahayakan warga yang melintas di atas jembatan tersebut.

“Belum juga selesai yang kejadian lalu, ini muncul lagi. Parah betul ini. Parah! Kita minta copot itu kepala KSOP dan Pelindo,” katanya.

Ia menilai Kepala KSOP Samarinda dan  Pelindo tidak mampu menyelesaikan masalah yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.

Baca Juga :  Sejumlah Paguyuban dan Sanggar Tari Ramaikan Kirab Kukar Festival Budaya Nusantara 2023

Bahkan sampai saat ini KSOP tidak mampu menyelesaikan masalah ganti rugi dengan pemilik tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam I Samarinda pada Februari lalu.

Padahal, sudah didukung pula dengan surat pernyataan, bahwa pemilik tongkang akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun nyatanya tidak ada kejelasan sampai kejadian serupa terulang kembali di bulan April 2025.

“Katanya penabrak yang dulu sudah mau tanggung jawab. Mana sekarang? Padahal ini kewajiban KSOP untuk komunikasi sama mereka,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pemkab Kutim Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Desa

Advertorial

Pemerintah Desa Mulawarman Dorong Pertanian Milenial dan MintaPenetapan Zona Hijau Pertanian

Advertorial

Bupati Kukar Terima Audiensi Direktorat Perbenihan Holtikultura Kementerian Pertanian Terkait Percepatan LTT

Politik

Frederick Erwin bin Ismail Thomas Berikan Bantuan 3 Ton Beras Kepada Warga Kecamatan Muara Pahu

Advertorial

Bupati Kutim Pimpin Upacara Peringatan Hari Guru Nasional ke-78

Advertorial

Bupati Kukar Melakukan Safari Subuh di Musholla Al Mubarok Kelurahan Timbau

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Sebut Gaji Guru yang Tinggi Sebanding dengan Beban Kerja dan Kualifikasi

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Pastikan Pengelolaan APBD yang Besar Dikeluarkan untuk Kepentingan rakyat