KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, serta Desa Mekar Sari, Kecamatan Sebulu, pada Selasa (2/9/2025).
RDP ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait keterbatasan sarana publik dan fasilitas sosial di wilayah tersebut. Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono.
Agustinus menjelaskan, RDP ini berawal dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan dewan di lapangan. Dari kunjungan itu, terungkap berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi warga setiap hari.
“Keluhan utama adalah soal ketersediaan air bersih. Selain itu, kami juga menerima laporan dari Desa Sumber Sari dan Mekarjaya terkait penurunan daya listrik. Setelah ditelusuri, ternyata kondisi ini tidak hanya terjadi di dua desa, melainkan hampir merata di Kecamatan Sebulu hingga Muara Kaman,” ungkapnya.
Ia menegaskan persoalan tersebut cukup krusial. Penurunan daya listrik tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada pelayanan fasilitas umum, termasuk PDAM yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar. Bahkan puskesmas ikut terdampak karena kesulitan mengakses layanan berbasis online, termasuk BPJS. Tenaga kesehatan mengaku sangat terbebani dengan kondisi ini,” ujarnya.
RDP ini juga melibatkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar Kecamatan Muara Kaman. Menurut Agustinus, kehadiran mereka penting karena sektor swasta memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat terdampak.
Ia mengungkapkan, beberapa perusahaan yang hadir sudah menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dalam mencari solusi bersama.
“Empat perusahaan besar yang ada di Muara Kaman punya pengaruh besar terhadap pembangunan. Dukungan mereka sangat berarti untuk masyarakat,” jelasnya.
Ia pun berharap, dalam waktu dekat, persoalan air bersih dan penurunan daya listrik yang melanda warga Sebulu dan Muara Kaman dapat segera diatasi sehingga pelayanan dasar bagi masyarakat bisa berjalan normal kembali.
“Kami berkomitmen akan terus mengawal penyelesaian masalah ini,” pungkasnya. (adv/dprd/kukar)
