KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya dikenal dengan destinasi wisatanya, tetapi juga dengan ragam kebudayaan yang memiliki ciri khas tersendiri.
Hal tersebut ditegaskan melalui Forum Diskusi Budaya yang digelar Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, di Balai Agung Panca Persada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, pada Senin (27/10/2025).
Forum ini menghadirkan perwakilan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Ita Yulita, serta Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kukar, Puji Utomo, bersama narasumber dan komunitas kebudayaan dari berbagai wilayah. Mereka membahas langkah strategis dalam penguatan objek pemajuan kebudayaan (OPK) Kukar agar mampu menjadi ciri khas kuat sebagai gerbang IKN.
“Kukar punya modal sejarah dan budaya yang luar biasa. Momentum pembangunan IKN justru harus menjadi peluang untuk memperluas visibilitas budaya lokal,” ujar Ita Yulita dalam sambutannya.
Ia menyebut masuknya beragam pengaruh dari luar sebagai konsekuensi perubahan sosial yang tidak bisa dihindari.
Meski begitu, Ita mengingatkan bahwa perubahan tersebut dapat berdampak negatif jika identitas lokal tidak dijaga dengan serius.
“Kalau tidak ada penguatan dari kita sendiri, budaya lokal akan tenggelam di tengah arus modernisasi,” tegasnya.
Diskusi juga menyoroti pada pentingnya penguatan data pelaku budaya di Kukar. Puji Utomo mengakui bahwa pendataan masih menjadi tantangan besar karena keberadaan komunitas budaya yang tersebar luas.
“Masih banyak pelaku seni yang belum punya portofolio. Ini membuat mereka tidak tampil dalam data resmi nasional,” ucap Puji.
Ia mengatakan perlunya pendampingan agar komunitas budaya dapat mengakses jaringan kebudayaan tingkat nasional.
Karena banyak yang belum mengetahui jalur kolaborasi dan mekanisme usulan program. Pihaknya merasa harus membuka pintu informasi, supaya mereka tidak tertinggal.
Forum ini juga menyoroti pentingnya menjaga simbol identitas daerah seperti penyebutan nama resmi Kutai Kartanegara Ing Martadipura dalam konteks kebudayaan.
“Budaya kita lahir dari perjalanan panjang kerajaan. Identitas itu jangan sampai luntur,” katanya.
Semua masukan yang terkumpul akan dibawa ke pemerintah pusat sebagai landasan rekomendasi kebijakan ke depan. Puji memastikan bahwa forum ini bukan kegiatan seremonial, tetapi bagian dari proses penyusunan strategi bersama.
“Kami tidak ingin berhenti pada catatan diskusi saja. Kita pastikan ada tindak lanjut nyata,” pungkasnya. (rpp/fdl)
