KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan peran Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
Hal ini disampaikan Bupati Kukar melalui sambutan yang dibacakan oleh Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur, saat membuka Pelatihan bagi Pengurus dah Pengawas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Pada Kamis (13/11/2025).
Dalam arahannya, Ahyani menegaskan bahwa pengembangan koperasi Merah Putih akan difokuskan pada tujuh gerai wajib yang menjadi fondasi utama kegiatan ekonomi di desa.
“Gerai wajib tersebut meliputi gerai sembako, apotek, klinik desa, unit simpan pinjam, kantor koperasi, dan logistik,” ujarnya.
Selain gerai wajib, koperasi juga didorong untuk mengembangkan usaha tambahan sesuai potensi wilayah masing-masing.
Ia mengatakan, koperasi dapat mengembangkan usaha pertanian, peternakan, perikanan, jasa, alsintan (alat dan mesin pertanian), rice milling unit, niaga umum, kerajinan, dan usaha lainnuya.
Ia juga mengingatkan pentingnya arah pengembangan yang jelas bagi setiap koperasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif.
“Sudah ada wacana, setiap koperasi seharusnya memiliki fokus bidang usaha yang jelas agar tidak samar-samar dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden RI telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai koperasi.
Menurutnya, ,elalui Inpres ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa maupun kelurahan.
Fasilitasi tersebut meliputi penyediaan lahan atau aset daerah, percepatan perizinan, pendampingan, penyelesaian konflik lahan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
“Proses ini nantinya akan dikelola oleh Dinas Koperasi agar pelaksanaannya dapat berjalan baik dan terarah,” katanya.
Pemerintah daerah juga menekankan agar pengembangan Koperasi Merah Putih tidak menimbulkan persaingan yang justru merugikan pelaku usaha lokal.
Dalam pengembangannya, koperasi harus mempertimbangkan keberadaan usaha yang telah lebih dulu berjalan di sekitar desa dan kelurahan, termasuk BUMDes dan pelaku UMKM lainnya.
Ia berharap kehadiran Koperasi Merah Putih dapat memperkuat kerja sama dan kolaborasi ekonomi antar pelaku usaha di tingkat desa.
Ia berharap Koperasi Merah Putih mampu membangun sinergi yang baik dengan UMKM dan BUMDes, agar dapat mempercepat perputaran ekonomi di desa dan kelurahan, bukan justru menjadi kompetitor yang mematikan usaha warga.
Ia juga menyinggung pentingnya integrasi koperasi dengan program daerah seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
“Kalau di desa ada SPPG, kebutuhan pangannya sebaiknya disuplai dari lokal. Koperasi bisa berperan di situ agar rantai pasok lebih efisien dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” tutupnya. (adv/prokom/kukar)
