Home / Advertorial / Pemerintah

Rabu, 26 April 2023 - 20:47 WIB

Pemkab Kukar Hibahkan Rp2 Miliar untuk Penyediaan Blanko e-KTP

Edi Dmansyah - Bupati Kukar

Edi Dmansyah - Bupati Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Minimnya blanko untuk mencetak elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau KTP-el masih menjadi persoalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal itu pun dianggap menjadi faktor penyebab terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyebut, penyediaan blanko tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Dukcapil Kemendagri RI).

“Hanya saja problem disana, secara kelembagaan memang dibawah kewenangan kepala daerah. Namun, secara operasional di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dukcapil dibawah Kemendagri,” ujar Edi Damansyah.

Baca Juga :  Penanaman Pohon di Desa Bendang Raya, Tindaklanjut Gerakan Serentak di Seluruh Indonesia

“Hari ini kita masih terus kekurangan blanko. Kita ingin pelayanan lebih cepat, namun infrastruktur pelayanannya belum dilengkapi,” sambungnya.

Pemerintah daerah pun terus berupaya agar pelayanan pembuatan e-KTP di Kabupaten Kukar bisa berjalan dengan baik dan cepat. Salah satu upayanya, pada tahun 2023 ini pemerintah daerah tengah menggelontorkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pengadaan blanko e-KTP sebanyak 200 ribu keping.

Baca Juga :  Tingkatkan Pengelolaan Arsip yang Efektif dan Akuntabel, Diskominfo Kaltim Menggelar Bimtek Kearsipan Dinamis

Anggaran yang digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut nantinya akan dihibahkan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri RI. Karena penyediaan blanko tersebut kewenangannya berada di wilayah Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.

“Di 2023 kita alokasikan Rp2 miliar untuk mencetak 200 ribu keping blanko e-KTP. Uang ini kita hibahkan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Jadi ini salah satu kesulitannya, kalau layanan ini lambat dan buruk, pasti kepala daerah yang kena imbasnya,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Bisnis

Dinas Koperasi dan UKM Kukar Luncurkan Program Jadi Pengusaha untuk Cetak Wirausaha Baru

Advertorial

Pendapatan Restribusi Parkir Lampaui Target yang Ditetapkan

Advertorial

TPK Desa Kahala Ikuti Kelas TPK Hebat yang Diselenggarakan BKKBN

Finansial

APBD Kaltim 2024 Capai 20,675 Triliun, Wakil Ketua DPRD Berharap Bisa Optimalkan Sektor Pendidikan

Advertorial

Distransnaker Kukar Gelar Pelatihan Vokasi bagi Masyarakat Terdampak PHK

Advertorial

Diskominfo Luncurkan Proper LOBI-KU, Implementasi SPBE di Kukar

Advertorial

Pemkab Kukar Bersinergi dengan Perusahaan Swasta Berikan Beasiswa untuk Pelajar

Advertorial

Tingkatkan Pelayanan Publik, Kecamatan Kenohan Bangun Sejumlah Infrastruktur