KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Proses perekrutan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Idris di Kecamatan Muara Badak menuai polemik. Beberapa waktu yang lalu sejumlah warga bahkan melakukan aksi protes menyoroti dugaan kurangnya transparansi serta minimnya keterlibatan tenaga lokal dalam tahapan seleksi yang saat ini masih berlangsung. Erdin Syam, menilai sejak awal proses rekrutmen tidak terbuka seperti yang diharapkan masyarakat.
“Awalnya itu dari transparansi itu kan, harusnya kan dibuka itu secara transparan kayak yang di non skill itu. Siapa-siapa aja yang lulus, yang mendaftar. Nah ini, di non skill ini nggak ada itu,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya temuan di lapangan terkait dugaan perubahan status kelulusan peserta dalam sistem berbasis web.
“Ada yang sudah ada informasinya bahwa dia tuh lulus, sekitar dua atau tiga orang. Tapi beberapa jam kemudian dinyatakan lagi tidak lulus,” katanya.
Menurutnya, sejumlah pelamar yang memiliki pengalaman kerja justru tidak lolos seleksi berkas, sehingga memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Ia menyebut banyak pihak merasa dirugikan dan kini membuka posko pengaduan untuk menampung laporan.
Selain itu, ia menyoroti minimnya keterwakilan tenaga lokal dalam hasil sementara seleksi.
“Pas pertemuan kemarin dibuka datanya bahwa yang lolos wawancara itu nggak sampai 50 persen yang lokal. Bahkan yang sekadar admin pun harus ambil dari luar,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Aji Muhammad Idris, Achmad Fauzan, membantah adanya ketidaktransparanan dalam proses rekruitmen. Dari proses pembukaan rekruitmen pihaknya telah mengumumkan secara terbuka di website Dinas Kesehatan Kukar selama 1 minggu. Kemudian untuk pengumuman kelulusan pihaknya jugaimenyampaikan melalui akun masing-masing peserta yang mendaftar .
Menurutnya adanya perubahan status kelulusan itu adalah miss persepsi, pada awal membuka aplikasi, ada tampilan jadwal wawancara di aplikasi beranda peserta yang sudah mengikuti uji kompetensi. Setelah di lakukan pengecekan di akun masing-masing akan ada pemberitahuan lulus atau tidak lulus. Ia juga menegaskan bahwa keberatan yang masuk secara resmi sangat terbatas.
“Kalau yang datang ke kami secara pribadi atas nama organisasi itu satu orang, dan kami juga sudah menunjukan hasil dari penilaian skill dari seorang pelamar yang ditanyakan oleh pihak tersebut dan sudah kami jelaskan bahwa hasil yang telah diputuskan sudah final bahwa yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan ketahap test selanjutnya, ” ungkapnya.
Fauzan memastikan bahwa pihaknya tetap memprioritaskan tenaga lokal, namun tetap mengacu pada kompetensi.
“Kami tetap komitmen sejak awal, Muara Badak kita prioritaskan. Tapi ini proses, dari sekian banyak pendaftar, kita tetap melihat kriteria dan kompetensi,” tegasnya.
Ia pun mengungkapkan bahwa kewenangan seleksi sepenuhnya berada di Dinas Kesehatan, sementara pihak rumah sakit hanya memfasilitasi pelaksanaan.
Penjelasan lebih rinci disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara, Waode Nuraida, ia menegaskan bahwa proses seleksi telah berjalan sesuai prosedur.
“Prosesnya adalah setelah seleksi berkas, kemudian tes kompetensi dan sekarang sudah sampai tahap wawancara,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sistem seleksi menggunakan skema prioritas wilayah atau ring.
Ring satu adalah orang-orang yang berada di wilayah Muara Badak dan sekitarnya untuk menjadi prioritas perekrutan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kompetensi tetap menjadi faktor utama dalam penilaian.
“Kompetensi itu tidak selalu linear dengan pengalaman kerja. Bisa saja yang baru lulus tapi nilainya lebih baik, itu yang kita prioritaskan,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa proses seleksi cukup panjang dan melibatkan berbagai tahapan penilaian, termasuk tes kompetensi, wawancara, hingga tes kesehatan. Ia mengakui adanya hambatan akibat tuntutan sebagian pihak terkait transparansi data, yang berdampak pada tertundanya pengumuman hasil seleksi.
Hingga saat ini, proses rekrutmen masih tertahan di tahap wawancara dan belum diumumkan secara resmi. Pemerintah berharap polemik yang terjadi dapat segera diselesaikan agar operasional rumah sakit dapat berjalan sesuai rencana dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Muara Badak tidak terus tertunda. (ltf/fdl)
