KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tetap berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Meski demikian, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah siap beroperasi masih menunggu proses verifikasi dan rekomendasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan jumlah SPPG di setiap kecamatan berbeda-beda karena menyesuaikan kebutuhan sasaran penerima manfaat.
Selain jumlah sekolah, penentuan kebutuhan SPPG juga mempertimbangkan cakupan layanan bagi kelompok sasaran lainnya.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian apabila terdapat kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut.
“Kalau memang ada kebijakan seperti yang disampaikan oleh pihak terkait dan itu menjadi dasar evaluasi, tentu akan kita lakukan penyesuaian,” ujar Sunggono beberapa waktu yang lalu.
Sunggono menjelaskan, pada tahap awal terdapat 74 SPPG yang direncanakan beroperasi di Kukar. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 129 unit, termasuk yang disiapkan untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun dalam pelaksanaannya, tidak seluruh SPPG dapat langsung beroperasi. Beberapa di antaranya masih harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis yang ditetapkan oleh BGN sebelum memperoleh izin operasional.
Ia mengungkapkan terdapat beberapa SPPG yang sempat dihentikan sementara operasionalnya setelah dilakukan evaluasi oleh tim satuan tugas. Hasil evaluasi menunjukkan masih ada infrastruktur pendukung yang perlu dilengkapi.
“Memang ada yang dihentikan sementara pengoperasiannya karena berdasarkan hasil evaluasi Satgas masih perlu melengkapi infrastruktur yang dipersyaratkan oleh BGN. Setahu saya waktu itu ada sekitar empat,” katanya.
Selain itu, terdapat pula sejumlah SPPG yang secara fisik telah selesai dibangun dan menyatakan kesiapan untuk beroperasi. Namun hingga kini unit-unit tersebut masih menunggu proses verifikasi akhir dari tim yang berwenang.
Sunggono menyebut laporan yang diterimanya menunjukkan terdapat sekitar empat hingga lima SPPG yang masuk kategori siap operasional, tetapi belum memperoleh rekomendasi untuk memulai layanan.
“Yang saya tahu ada beberapa yang sudah menyatakan siap. Bahkan ada yang sudah jadi, tetapi belum beroperasi karena masih menunggu hasil review dan rekomendasi dari tim yang melakukan verifikasi,” ungkapnya.
Beberapa SPPG yang masih menunggu kepastian operasional tersebut berada di sejumlah wilayah di Kukar, di antaranya Kecamatan Tenggarong dan Muara Badak. Namun demikian, pemerintah daerah belum dapat memastikan apakah kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan moratorium atau faktor administrasi lainnya.
Menurut Sunggono, hingga saat ini Pemkab Kukar masih menunggu penyampaian resmi dari BGN mengenai kriteria maupun ketentuan terbaru yang menjadi dasar pemberian izin operasional SPPG.
“Kami belum mengetahui secara pasti kriteria yang ditetapkan BGN karena belum ada penyampaian resmi kepada pemerintah daerah. Karena itu kami masih menunggu sambil terus berkoordinasi dengan tim di lapangan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa, koordinasi dengan satuan tugas terus dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Pemkab Kukar juga berharap proses verifikasi dapat berjalan lancar sehingga layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat dapat semakin diperluas.
“Kalau memang tim review belum memberikan rekomendasi, berarti harus menunggu sampai seluruh persyaratan terpenuhi. Yang jelas pemerintah daerah siap mendukung agar program ini bisa berjalan optimal di Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (ltf/fdl)
