KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan melalui penyelenggaraan Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR).
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan program ini hingga selesai, termasuk pada tahapan ujian dan wisuda para peserta.
“Pemerintah daerah menyediakan anggaran, kemudian melakukan pemantauan, monitoring, serta memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Muhammad Taufik.
Untuk tahun 2025, SPR akan difokuskan di dua lokasi utama. Bidang pertanian akan dilaksanakan di wilayah Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, dengan komoditas utama padi. Sementara itu, sektor peternakan akan dipusatkan di Kecamatan Muara Badak, yang dikenal sebagai salah satu sentra peternakan di Kukar dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai.
Taufik mengungkapkan bahwa proses belajar dalam program ini akan berlangsung selama tujuh bulan dan tidak dilakukan setiap hari.
Model pembelajarannya bersifat langsung ke lapangan di lokasi masing-masing, didampingi oleh tenaga ahli dan teknis yang berkompeten.
“Banyak aspek yang akan dipelajari, mulai dari substansi teknis peternakan, marketing, hingga pengelolaan usaha. Total ada 13 tenaga pengajar berpengalaman yang akan dilibatkan,” katanya.
Program ini diharapkan mampu menghasilkan bentuk usaha bersama dalam format korporasi atau kelembagaan berbasis komunitas, sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (YKBBI) sebagai mitra pelaksana.
Ia juga menjelaskan bahwa setiap SPR akan diikuti oleh sembilan orang, sesuai dengan standar kurikulum dari YKBBI yang sudah teruji di beberapa daerah.
“Waktu itu sempat kita tawarkan untuk diperbanyak lokasinya, namun standar yayasan memang menetapkan sembilan orang per sekolah untuk menjaga efektivitas proses belajar,” ujarnya.
Adapun jumlah sekolah SPR yang akan dijalankan pada 2025 adalah tiga sekolah, masing-masing dengan masa belajar selama tujuh bulan.
Mengenai proses rekrutmen, ia mengungkapkan bahwa menjaring petani muda bukan hal yang mudah. Meski awalnya diharapkan SPR diikuti oleh petani-petani muda, namun kriteria peserta lebih difokuskan kepada mereka yang sudah memiliki usaha dan pengalaman di bidangnya.
“SPR ini bukan untuk menumbuhkan usaha baru, melainkan membina yang sudah ada. Kalau untuk yang baru mau memulai, itu ranahnya di Dinas Tenaga Kerja,” tegasnya.
Melalui program ini, Pemkab Kukar berharap terbentuknya ekosistem pertanian dan peternakan yang berkelanjutan dengan peningkatan kapasitas petani secara langsung di lapangan.
“Jika berjalan lancar, program ini ditargetkan akan rampung pada Desember 2025 mendatang,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kukar)
