Home / Advertorial / Pemerintah

Jumat, 25 Oktober 2024 - 11:32 WIB

Upaya Pemkab Kutim Antisipasi Potensi Konflik Menjelang Pilkada 2024 dari Sisi Geografis dan Sosial Media

Bimtek menjelang Pilkada 2024 yang digelar Pemkab Kutim

Bimtek menjelang Pilkada 2024 yang digelar Pemkab Kutim

KUTAI TIMUR, eksposisi.com –  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), tentang mitigasi dan resolusi konflik yang ditujukan bagi penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah.

Kabupaten Kutai Timur yang memiliki luas wilayah 35.747,50 kilometer persegi menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 297.994 orang yang tersebar di 701 TPS di 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim Trisno, menyebut jika kondisi geografis yang beragam memperbesar potensi munculnya konflik sosial.

Baca Juga :  Masyarakat Kecamatan Kembang Janggut Olah Limbah Pohon Pisang Menjadi Produk Berkualitas

Sehingga Bimtek yang diselenggarakan tidak hanya sekadar teori, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi antarinstansi untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.

“Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” ujar Trisno.

Dengan luas wilayah yang hampir menyamai Provinsi Jawa Barat, Kutim tidak hanya menghadapi tantangan geografis, tetapi juga tantangan demografis yang memerlukan pendekatan mitigasi konflik yang lebih matang.

Di luar aparat pemerintah dan keamanan, peran masyarakat sipil, termasuk LSM dan tokoh agama, juga dinilai penting dalam meredam potensi konflik. Mereka bisa menjadi mediator yang netral dan memfasilitasi dialog antara kelompok pendukung calon yang berseberangan.

Baca Juga :  Manfaatkan Potensi Kelapa Sawit, Masyarakat Benua Puhun Menjalin Kerjasama Sistem Plasma

Sementara itu, media sosial yang kerap kali menjadi ajang penyebaran provokasi dan hoaks juga menjadi sorotan utama. ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap media sosial harus lebih intensif selama masa kampanye dan pemilihan.

“Kita perlu memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu,” katanya. (adv/pemkab/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Bupati Meresmikan Kantor BAZNAZ Kukar di Kecamatan Tenggarong Seberang

Advertorial

Wabup Kukar Hadiri Salat Ied di Masjid Jami KH Muhammad Sadjid

Advertorial

Pemkab Kutim Menggelar Rakor Forkopimcam Terkait Persiapan Pilkada 2024

Advertorial

Ketua DPRD Kutim Sebut Tuntutan Buruh Dalam Aksi May Day 2024 Telah Terealisasi Sebagian

Advertorial

GPM yang Digagas Dinas Ketahanan Pangan Kukar Ditunda

Advertorial

Anggota DPRD Kukar Sayangkan Pemadaman Listrik Berjam-jam di Kaltim

Pemerintah

Presiden Jokowi Meminta Kementerian Tidak Lagi Membuat Aplikasi Digital Baru

Advertorial

Peningkatan Infrastruktur Jalan Pertanian Turut Jadi Fokus Dinas PU Kukar