Home / Advertorial / Pemerintah

Jumat, 25 Oktober 2024 - 11:32 WIB

Upaya Pemkab Kutim Antisipasi Potensi Konflik Menjelang Pilkada 2024 dari Sisi Geografis dan Sosial Media

Bimtek menjelang Pilkada 2024 yang digelar Pemkab Kutim

Bimtek menjelang Pilkada 2024 yang digelar Pemkab Kutim

KUTAI TIMUR, eksposisi.com –  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), tentang mitigasi dan resolusi konflik yang ditujukan bagi penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah.

Kabupaten Kutai Timur yang memiliki luas wilayah 35.747,50 kilometer persegi menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 297.994 orang yang tersebar di 701 TPS di 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim Trisno, menyebut jika kondisi geografis yang beragam memperbesar potensi munculnya konflik sosial.

Baca Juga :  Pemkab Kukar Gandeng Perusahaan Lokal Datangkan Minyak Goreng untuk Masyarakat

Sehingga Bimtek yang diselenggarakan tidak hanya sekadar teori, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi antarinstansi untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.

“Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” ujar Trisno.

Dengan luas wilayah yang hampir menyamai Provinsi Jawa Barat, Kutim tidak hanya menghadapi tantangan geografis, tetapi juga tantangan demografis yang memerlukan pendekatan mitigasi konflik yang lebih matang.

Di luar aparat pemerintah dan keamanan, peran masyarakat sipil, termasuk LSM dan tokoh agama, juga dinilai penting dalam meredam potensi konflik. Mereka bisa menjadi mediator yang netral dan memfasilitasi dialog antara kelompok pendukung calon yang berseberangan.

Baca Juga :  Pansus LKPJ DPRD Kaltim Melakukan Uji Petik di PPU dan Paser

Sementara itu, media sosial yang kerap kali menjadi ajang penyebaran provokasi dan hoaks juga menjadi sorotan utama. ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap media sosial harus lebih intensif selama masa kampanye dan pemilihan.

“Kita perlu memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu,” katanya. (adv/pemkab/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Desak Pemkab Melanjutkan dan Mempercepat Sejumlah Proyek MYC

Advertorial

DPRD Kutim Libatkan Instansi Terkait dan Masyarakat Dalam Pembahasan Raperda Terkait Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Pemerintah

Pemkab Gelar Rakor Matangkan Persiapan Kukar Land Festival

Advertorial

Kantor Kelurahan Maluhu yang Baru Akan Segara Dibangun, Lokasi Sudah Ditinjau Dinas PU Kukar

Advertorial

Pemkab Kukar Buka Seleksi Jabatan Tinggi Pratama, Isi Kekosongan Pimpinan OPD

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Komitmen Tanggulangi Masalah Anak Putus Sekolah

Pemerintah

TIFAF 2023 Dimeriahkan Mahasiswa BSBI dari 9 Negara, 5 Provinsi dan 4 Kabupaten/Kota

Advertorial

Bupati Kukar Membuka Lorong Pasar Ramadan yang Dipusatkan di Masjid Agung Sultan Sulaiman