Home / Advertorial / Pemerintah

Jumat, 25 Oktober 2024 - 11:32 WIB

Upaya Pemkab Kutim Antisipasi Potensi Konflik Menjelang Pilkada 2024 dari Sisi Geografis dan Sosial Media

Bimtek menjelang Pilkada 2024 yang digelar Pemkab Kutim

Bimtek menjelang Pilkada 2024 yang digelar Pemkab Kutim

KUTAI TIMUR, eksposisi.com –  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), tentang mitigasi dan resolusi konflik yang ditujukan bagi penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah.

Kabupaten Kutai Timur yang memiliki luas wilayah 35.747,50 kilometer persegi menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 297.994 orang yang tersebar di 701 TPS di 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim Trisno, menyebut jika kondisi geografis yang beragam memperbesar potensi munculnya konflik sosial.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kaltim mengajak Kementerian ESDM Turun Bersama Awasi Kegiatan Pasca Tambang

Sehingga Bimtek yang diselenggarakan tidak hanya sekadar teori, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi antarinstansi untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.

“Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” ujar Trisno.

Dengan luas wilayah yang hampir menyamai Provinsi Jawa Barat, Kutim tidak hanya menghadapi tantangan geografis, tetapi juga tantangan demografis yang memerlukan pendekatan mitigasi konflik yang lebih matang.

Di luar aparat pemerintah dan keamanan, peran masyarakat sipil, termasuk LSM dan tokoh agama, juga dinilai penting dalam meredam potensi konflik. Mereka bisa menjadi mediator yang netral dan memfasilitasi dialog antara kelompok pendukung calon yang berseberangan.

Baca Juga :  Misra Budiarto, Caleg Dapil 1 Tenggarong Miliki Visi Misi yang Fokus Dukung Keagamaan, Kebudayaan, Hingga Olahraga

Sementara itu, media sosial yang kerap kali menjadi ajang penyebaran provokasi dan hoaks juga menjadi sorotan utama. ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap media sosial harus lebih intensif selama masa kampanye dan pemilihan.

“Kita perlu memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu,” katanya. (adv/pemkab/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Junadi dari Partai Gerindra Isi Kursi Wakil Ketua DPRD Kukar, Lanjutkan Pengabdian kepada Masyarakat

Advertorial

DPRD Kukar Sahkan APBD Perubahan 2025 Rp11,18 Triliun

Pemerintah

Kementerian PANRB Aktif Sosialisasikan Perpres dan Permen Terkait UPT dan LPNK

Advertorial

Tim Taekwondo Kukar Raih Juara 3 di Ajang Kejuaraan Tingkat Provinsi Kaltim

Advertorial

Meriahkan Haornas dan Sumpah Pemuda, Dispora Kukar Menggelar Lomba Gerak Jalan Berhadiah Rp168 Juta

Advertorial

Komisi III DPRD Kaltim Sidak Kerusakan Jalan Sangasanga-Muara Jawa

Advertorial

Pemenang Run Street Ramadan Kukar Idaman Cup 2025 Akan Tergabung di PASI KONI Kukar

Advertorial

Diarpus Kukar Menggelar Exit Meeting Pengawasan Kearsipan Internal 2024