Home / Advertorial / Pemerintah

Jumat, 25 Oktober 2024 - 11:32 WIB

Upaya Pemkab Kutim Antisipasi Potensi Konflik Menjelang Pilkada 2024 dari Sisi Geografis dan Sosial Media

Bimtek menjelang Pilkada 2024 yang digelar Pemkab Kutim

Bimtek menjelang Pilkada 2024 yang digelar Pemkab Kutim

KUTAI TIMUR, eksposisi.com –  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), tentang mitigasi dan resolusi konflik yang ditujukan bagi penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah.

Kabupaten Kutai Timur yang memiliki luas wilayah 35.747,50 kilometer persegi menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 297.994 orang yang tersebar di 701 TPS di 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim Trisno, menyebut jika kondisi geografis yang beragam memperbesar potensi munculnya konflik sosial.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Tanggapi Terkait Sosialisasi Perda Ketertiban Umum di Kecamatan Muara Wahau

Sehingga Bimtek yang diselenggarakan tidak hanya sekadar teori, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi antarinstansi untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.

“Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” ujar Trisno.

Dengan luas wilayah yang hampir menyamai Provinsi Jawa Barat, Kutim tidak hanya menghadapi tantangan geografis, tetapi juga tantangan demografis yang memerlukan pendekatan mitigasi konflik yang lebih matang.

Di luar aparat pemerintah dan keamanan, peran masyarakat sipil, termasuk LSM dan tokoh agama, juga dinilai penting dalam meredam potensi konflik. Mereka bisa menjadi mediator yang netral dan memfasilitasi dialog antara kelompok pendukung calon yang berseberangan.

Baca Juga :  Disdikbud Kukar Tegaskan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dilakukan Merata ke Seluruh Sekolah

Sementara itu, media sosial yang kerap kali menjadi ajang penyebaran provokasi dan hoaks juga menjadi sorotan utama. ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap media sosial harus lebih intensif selama masa kampanye dan pemilihan.

“Kita perlu memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu,” katanya. (adv/pemkab/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Dispora Kukar Berkomitmen Mendukung Penuh Pembinaan Sepak Bola Bersama Askab PSSI

Olahraga dan Kesehatan

Ratusan Peserta Meriahkan Runstreet Ramadan ke-3 di Tenggarong

Advertorial

Safari Subuh ke Kembang Janggut, Bupati Kukar : Mengaji akan Jadi Syarat Seleksi Jabatan

Advertorial

Anggota Komisi A DPRD Kutim Berharap Seluruh Proyek Pembangunan APBD Perubahan Terealisasi Sepenuhnya

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Tanggapi Positif Rencana Program Makan Siang Gratis

Advertorial

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid Membacakan Teks Proklamasi Dalam Upacara Peringatan HUT ke-78 RI

Pemerintah

Program Kukar Kaya Festival Raih Indonesia Award 2023, Wabup Rendi Solihin Terima Penghargaan di Jakarta

Advertorial

Dinas Ketahanan Pangan Segera Salurkan Bantuan Beras, Menyasar 19.245 KPM di Kukar