KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan mekanisme penyaluran program Kredit Kukar Idaman Terbaik melalui proses inventarisasi dan verifikasi calon penerima. Dalam pelaksanaannya, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis akan berperan memastikan kelayakan pelaku usaha sebelum data diserahkan kepada Bankaltimtara untuk proses pencairan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa tahapan awal program dimulai dengan pendataan pelaku usaha yang telah dihimpun masing-masing OPD. Data tersebut kemudian diverifikasi untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan, termasuk menyesuaikan besaran kredit yang diajukan dengan kebutuhan usaha.
“Teman-teman dari Dinas Koperasi dan UMKM itu memverifikasi data yang ada pada mereka sebagai bagian dari hasil inventarisasi. Sudah diinventarisasi berapa banyak jumlah pelaku UMKM, kemudian data yang ada diverifikasi mana yang memenuhi syarat, berapa besarannya yang dimohonkan dan sebagainya,” ujarnya pada Jumat (6/11/2026).
Ia menegaskan, penilaian kelayakan calon penerima menjadi tanggung jawab OPD sesuai sektor usaha masing-masing. Setelah seluruh tahapan verifikasi selesai, data calon penerima yang memenuhi persyaratan akan disampaikan kepada Bankaltimtara untuk diproses lebih lanjut hingga tahap pencairan kredit.
Dalam pengelolaannya, terdapat sedikitnya tiga OPD yang terlibat, yakni Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Pembagian tugas tersebut disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan oleh calon penerima program.
Sunggono menjelaskan, pelaku usaha di sektor pertanian akan melalui proses verifikasi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan. Sementara pelaku usaha perikanan menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan pendataan serta verifikasi pelaku UMKM dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
“Yang menilai kelayakan itu nanti OPD. Kalau kegiatan usahanya di bidang pertanian berarti Dinas Pertanian yang memverifikasi datanya, begitu juga dengan perikanan diverifikasi oleh Dinas Perikanan,” jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan OPD teknis menjadi bagian penting untuk memastikan program dapat menjangkau pelaku usaha sesuai karakteristik dan sektor masing-masing. Selain melakukan verifikasi, OPD terkait juga memiliki data inventarisasi yang menjadi dasar dalam menentukan calon penerima kredit.
Adapun Dinas Koperasi dan UMKM tidak hanya bertugas melakukan verifikasi terhadap pelaku UMKM, tetapi juga akan mengambil peran dalam menyosialisasikan program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami keberadaan program beserta mekanisme pengajuannya.
Dengan mekanisme tersebut, Pemkab Kukar berharap proses penyaluran kredit dapat berjalan lebih terarah, mulai dari pendataan, pemeriksaan persyaratan, penentuan kelayakan hingga pencairan melalui Bankaltimtara. Pembagian kewenangan antar-OPD juga diharapkan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan program.
“Kalau diambil di UMKM, datanya pasti ada di mereka sendiri, Dinas Koperasi dan UMKM, dan nanti mereka juga yang akan menyosialisasikannya,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
