Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 3 Juni 2025 - 09:29 WIB

Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan MBG, Distribusi Belum Merata

Ananda Emira Moeis - Wakil Ketua DPRD Kaltim

Ananda Emira Moeis - Wakil Ketua DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mennyoroti adanya ketimpangan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

“Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal asupan gizi anak, tapi juga membuka ruang hidup baru bagi petani lokal. Sayangnya, distribusinya belum merata,” kata Ananda Emira Moeis.

Ia menilai, manfaat MBG tak hanya sebatas memberi makan sehat untuk anak-anak. Program ini, menurutnya, telah menyentuh aspek ekonomi, terutama dalam rantai pasok bahan pangan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa belum semua wilayah di Kaltim bisa menikmati manfaat serupa.

Baca Juga :  Nelayan Minta Diberi Pelatihan Membuat Perahu, Bupati Kukar : Langsung Segera Tindaklanjuti

“Akses terhadap program ini belum merata. Ada daerah-daerah yang masih tertinggal. Ini menjadi catatan penting bagi Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk duduk bersama membenahi distribusinya,” ujar Nanda.

Dalam kunjungannya ke salah satu dapur MBG di Kukar, ia menyaksikan langsung bagaimana petani dilibatkan dalam rantai pasok program.

Tidak hanya menyuplai hasil panen, para petani kini juga diberi ruang untuk ikut menyusun pola tanam sesuai kebutuhan dapur MBG.

“Mereka bahkan antusias bertanya kepada tim SPPG tentang jenis tanaman apa saja yang diperlukan. Ini artinya, petani mulai melihat peluang baru dari program ini, bukan hanya sekadar jual beli,” jelasnya.

Baca Juga :  Disdikbud Kukar Gelar Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru dan Penilik PAUD serta Studi Tiru

Ia menyebut, model kolaborasi seperti itu perlu dijadikan acuan. Petani tidak lagi berdiri sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian dari perencanaan pangan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Nanda pun mendorong agar hasil-hasil evaluasi dari lapangan ini tidak berhenti di level lokal. Ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu turun tangan lebih aktif dalam pengawasan dan pembenahan program.

“Kalau mau bicara dampak jangka panjang, kita harus pastikan pengawasan dan perbaikannya juga kuat. Tidak cukup hanya puji-pujian di awal,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Ratusan Atlet Kutim Berlaga Di Ajang Open Tournament Bulu Tangkis Bupati Cup 2023

Advertorial

Asisten II Setakab Kukar Mendampingi Pj Gubernur Kaltim Tinjau Proyek Bendungan Marangkayu

Advertorial

Disdikbud Kukar Menggelar Lomba Baca Tulis AL-Quran, Diikuti Puluhan Siswa SD dari 16 Kecamatan

Pemerintah

Wabup Rendi Solihin Ajak Warga Meriahkan Lingkungan Melalui Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih

Infrastruktur

Penguatan Layanan Kesehatan Pesisir Kukar, RSUD Aji Muhammad Idris Masuki Tahap Kesiapan Operasional

Advertorial

Disdikbud Kukar Tingkatkan Kompetensi Bagi Guru IPA Tingkat SMP Melalui MGMP

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Penghubung Tiga Kecamatan Paling Hulu Kukar

Advertorial

Asisten III Setkab Kukar Menerima Kunker Pemerintah Kota Bontang