Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 3 Juni 2025 - 09:29 WIB

Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan MBG, Distribusi Belum Merata

Ananda Emira Moeis - Wakil Ketua DPRD Kaltim

Ananda Emira Moeis - Wakil Ketua DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mennyoroti adanya ketimpangan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

“Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal asupan gizi anak, tapi juga membuka ruang hidup baru bagi petani lokal. Sayangnya, distribusinya belum merata,” kata Ananda Emira Moeis.

Ia menilai, manfaat MBG tak hanya sebatas memberi makan sehat untuk anak-anak. Program ini, menurutnya, telah menyentuh aspek ekonomi, terutama dalam rantai pasok bahan pangan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa belum semua wilayah di Kaltim bisa menikmati manfaat serupa.

Baca Juga :  LKBB Kartanegara Katim Open 2025 Resmi Ditutup, Diharapkan Jadi Sarana Pengembangan dan Pembinaan Pemuda

“Akses terhadap program ini belum merata. Ada daerah-daerah yang masih tertinggal. Ini menjadi catatan penting bagi Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk duduk bersama membenahi distribusinya,” ujar Nanda.

Dalam kunjungannya ke salah satu dapur MBG di Kukar, ia menyaksikan langsung bagaimana petani dilibatkan dalam rantai pasok program.

Tidak hanya menyuplai hasil panen, para petani kini juga diberi ruang untuk ikut menyusun pola tanam sesuai kebutuhan dapur MBG.

“Mereka bahkan antusias bertanya kepada tim SPPG tentang jenis tanaman apa saja yang diperlukan. Ini artinya, petani mulai melihat peluang baru dari program ini, bukan hanya sekadar jual beli,” jelasnya.

Baca Juga :  Disdikbud Kukar Ajak Masyarakat Ikut Berperan Majukan Kebudayaan, 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Ditetapkan

Ia menyebut, model kolaborasi seperti itu perlu dijadikan acuan. Petani tidak lagi berdiri sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian dari perencanaan pangan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Nanda pun mendorong agar hasil-hasil evaluasi dari lapangan ini tidak berhenti di level lokal. Ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu turun tangan lebih aktif dalam pengawasan dan pembenahan program.

“Kalau mau bicara dampak jangka panjang, kita harus pastikan pengawasan dan perbaikannya juga kuat. Tidak cukup hanya puji-pujian di awal,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Hadiri Perpisahan Siswa SMPN 1 Tenggarong, Kepala Disdikbud Kukar Minta Acara Dilakukan Secara Sederhana dan Tidak Membebani

Pemerintah

Telat Dibayar, Insentif Guru Honorer Kukar Segera Cair

Advertorial

Bunda Literasi Kecamatan se-Kabupaten Kutim Resmi Dikukuhkan, Sebagai Corong Penyampaian Program ke Masyarakat

Pemerintah

DLHK Kukar Tegaskan Belum Ada Pemungutan Retribusi Kebersihan Rumah Tangga

Advertorial

Kukar Bersholawat Jilid III Sukses Digelar, Wakil Bupati Barsama Ribuan Masyarakat Khusyuk Melantunkan Sholawat

Pemerintah

Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di IKN Dipimpin Kepala Otorita

Pemerintah

Sekda Kukar Sebut Perpindahan ASN ke IKN Tak Ganggu Birokrasi Daerah

Advertorial

Bupati Kukar Meresmikan Polindes dan Rumah Bidan di Desa Loa Lepu