Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 3 Juni 2025 - 09:29 WIB

Wakil Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan MBG, Distribusi Belum Merata

Ananda Emira Moeis - Wakil Ketua DPRD Kaltim

Ananda Emira Moeis - Wakil Ketua DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mennyoroti adanya ketimpangan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

“Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal asupan gizi anak, tapi juga membuka ruang hidup baru bagi petani lokal. Sayangnya, distribusinya belum merata,” kata Ananda Emira Moeis.

Ia menilai, manfaat MBG tak hanya sebatas memberi makan sehat untuk anak-anak. Program ini, menurutnya, telah menyentuh aspek ekonomi, terutama dalam rantai pasok bahan pangan. Namun, ia menggarisbawahi bahwa belum semua wilayah di Kaltim bisa menikmati manfaat serupa.

Baca Juga :  Sekretariat DPRD Kutim Berencana Melakukan Pembenahan Sapras Hingga Kualitas Pelayanan

“Akses terhadap program ini belum merata. Ada daerah-daerah yang masih tertinggal. Ini menjadi catatan penting bagi Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk duduk bersama membenahi distribusinya,” ujar Nanda.

Dalam kunjungannya ke salah satu dapur MBG di Kukar, ia menyaksikan langsung bagaimana petani dilibatkan dalam rantai pasok program.

Tidak hanya menyuplai hasil panen, para petani kini juga diberi ruang untuk ikut menyusun pola tanam sesuai kebutuhan dapur MBG.

“Mereka bahkan antusias bertanya kepada tim SPPG tentang jenis tanaman apa saja yang diperlukan. Ini artinya, petani mulai melihat peluang baru dari program ini, bukan hanya sekadar jual beli,” jelasnya.

Baca Juga :  Disdikbud Kukar Terus Berupaya Mendapat Predikat Teritinggi dari Sekolah Rujukan Google

Ia menyebut, model kolaborasi seperti itu perlu dijadikan acuan. Petani tidak lagi berdiri sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian dari perencanaan pangan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Nanda pun mendorong agar hasil-hasil evaluasi dari lapangan ini tidak berhenti di level lokal. Ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu turun tangan lebih aktif dalam pengawasan dan pembenahan program.

“Kalau mau bicara dampak jangka panjang, kita harus pastikan pengawasan dan perbaikannya juga kuat. Tidak cukup hanya puji-pujian di awal,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

KFBN 2025 Resmi Dibuka, Komitmen Pemkab Kukar Menjaga dan Melestarikan Budaya

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Sebut Kegiatan Pemuda dan UMKM Penting untuk Tingkatkan Ekonomi Daerah

Advertorial

Jabat Kalak BPBD Kukar yang Baru, Fida Hurasani Langsung Pimpin Apel Gelar Pasukan dan Cek Sarpras

Pemerintah

Bentuk Apresiasi kepada Lembaga Adat, Pemkab Kukar akan Berikan Sepeda Motor untuk Operasional Kepala Adat

Advertorial

DPRD Kukar Hadiri Musrembangdes di Salo Cella, Masyarakat Minta Perhatikan Infrastruktur Desa

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Tegaskan Pentingnya Transparansi Dalam Program Beasiswa

Advertorial

DPMPTSP akan Mensosialisasikan Keberadaan MPP ke Seluruh Kecamatan

Advertorial

Bupati Melantik 170 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Pemkab Kukar