Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Kamis, 19 November 2026 - 21:58 WIB

721 Hektare Lahan di Desa Benua Puhun Dipersoalkan, DPRD Kukar Fasilitasi Penyelesaian HGU Eks Kalpataru

Rapat Dengar Pendapat DPRD Kutai Kartanegara terkait status Hak Guna Usaha Eks Kalpataru Group di Desa Benua Puhun (Latif/Eksposisi)

Rapat Dengar Pendapat DPRD Kutai Kartanegara terkait status Hak Guna Usaha Eks Kalpataru Group di Desa Benua Puhun (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait untuk membahas status Hak Guna Usaha (HGU), klarifikasi pengelolaan dan kepastian hukum aset kepailitan eks Kalpataru Group, pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut penanganan tanah terindikasi terlantar serta perlindungan hak dan kepentingan masyarakat terdampak.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan RDP tersebut bertujuan memastikan adanya penyelesaian atas persoalan HGU eks Kalpataru Group yang selama ini berdampak pada masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan. Dalam pertemuan itu, DPRD mempertemukan pihak kurator dan kuasa hukum untuk mengklarifikasi status aset serta pengelolaan lahan yang menjadi persoalan.

Menurutnya, pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menelusuri sejauh mana persoalan hukum dan pengelolaan aset tersebut, termasuk lahan yang diagunkan melalui pinjaman perbankan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menentukan langkah strategis dalam penyelesaian persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Pemerintah setempat juga diharapkan bisa menyelesaikan dengan cara yang baik melalui diskusi, sehingga kepentingan masyarakat dan pihak kurator bisa menemukan titik temu,” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Kukar Sebut Tantangan Penanganan Karhutla Sangat Berat, Beri Apresiasi Semua Pihak yang Membantu

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan komunikasi dan kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang berkepentingan juga diminta tidak melakukan tindakan sepihak di lapangan tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah setempat agar tidak memicu persoalan baru.

“Kita ingin seluruh persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik, sehingga kepentingan masyarakat maupun pihak-pihak yang memiliki hak atas aset tersebut dapat menemukan penyelesaian,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Benua Puhun, Ardiansyah mengungkapkan, persoalan lahan eks Kalpataru Group di wilayah desanya telah berlangsung cukup lama, yakni sejak 2010 hingga sekarang, sehingga masyarakat berharap adanya kepastian hukum dan penyelesaian yang jelas.

Ardiansyah mengatakan, masyarakat Desa Benua Puhun mengharapkan HGU tersebut dapat dicabut karena menurutnya belum pernah ada kesepakatan terkait ganti rugi, pemberian tali asih, maupun nota kesepahaman (MoU) dalam pengelolaan lahan yang dipersoalkan.

Baca Juga :  Sinergi Perkuat Penanganan Karhutla di Kukar, Pos Terpadu Dibentuk hingga Tingkat Desa

“Di tempat kami itu tidak ada namanya ganti rugi, tidak ada tali asih, dan tidak ada MoU apa pun. Makanya harapan kami HGU ini dicabut, sehingga lahannya bisa kembali kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, luas lahan yang terdampak persoalan tersebut di Desa Benua Puhun mencapai sekitar 721 hektare. Kondisi itu turut memengaruhi aktivitas masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, tetapi menghadapi persoalan dengan pihak eks Kalpataru Group ketika berupaya memperjuangkan hak atas lahan tersebut.

Menurut Ardiansyah, pemerintah desa bersama masyarakat bahkan telah turun langsung ke lapangan dengan melibatkan pihak kepolisian untuk meminta agar aktivitas penggarapan lahan dihentikan sementara.

Langkah itu dilakukan karena belum adanya kesepakatan yang jelas terkait pengelolaan maupun hak atas lahan yang dipersoalkan.

“Harapan kami persoalan ini bisa diselesaikan, karena masyarakat ingin bercocok tanam dan mendapatkan haknya kembali. Luas lahan yang terdampak di desa kami sekitar 721 hektare,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Sikapi Terkait Kekurangan Nakes di RS Pratama Muara Bengkal, Ramadhani Usulkan Beasiswa untuk Mahasiswa Kedokteran Asal Kutim

Advertorial

Pemkab Kukar Raih Juara Pertama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Berprestasi 2024

Advertorial

Tinjau Expo Pendidikan Erau 2026, Bupati Kukar Apresiasi Kreativitas dan Potensi Pelajar

Advertorial

DP3A Kukar Siap Mendukung Layanan Pengaduan SAPA 129

Advertorial

Disdikbud Kukar Tegaskan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dilakukan Merata ke Seluruh Sekolah

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Ungkap Kekecewaannya Terkait Janji Pertamina yang Tidak Direalisasikan

Advertorial

Beseprah Erau Adat Kutai 2026, Bupati Kukar: Tradisi Raja Menjamu Rakyat Harus Terus Dipertahankan

Hukum - Kriminal

Operasi Patuh Mahakam 2026 di Kukar Digelar 14 Hari, Tingkatkan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas