IKN, eksposisi.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan progres pembangunan IKN hingga akhir Desember 2024, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rata-rata telah mencapai 70%.
Hal ini terlihat dari hasil perhitungan progres pembangunan tahap (batch) 1,2 dan 3 yang telah dilakukan sejauh ini.
Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan, pembangunan IKN terbagi ke dalam tiga tahap. Ketiga tahap ini merupakan proyek dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pembangunan Tahap I status minggu terakhir Desember 2024, APBN PUPR batch 1: 97,2%, batch 2: 81,1%, batch 3: 32,1%,” kata Danis H. Sumadilaga.
Sedangkan untuk proyek dengan pendanaan non-APBN PUPR, Danis menyebut total ada 16 paket pekerjaan. Saat ini, progres rata-ratanya telah mencapai 92%.
Lalu untuk progres apartemen atau hunian, pertama ada hunian ASN. Progres secara menyeluruh antara lain untuk Hunian ASN 1 mencapai 91,3%. Lalu Hunian ASN 2 mencapai 85,3%, Hunian ASN 3 mencapai 85,1%, dan Hunian ASN 4 mencapai 87,8%.
Selanjutnya ada Hunian BIN dan Polri mencapai 94,5%, lalu Hunian Paspampres mencapai 90,1%. Secara keseluruhan total akan ada 47 tower, dengan 31 tower untuk ASN, 7 untuk personel Polri dan BIN, serta 9 rusun untuk Paspampres. Sedangkan untuk progres Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) saat ini telah mencapai 99,9% dari total 36 unit rumah.
Kemudian di jajaran jalan akses menuju IKN ada jalan bebas hambatan atau jalan tol. Pertama, ada Tol 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km. Untuk pengerjaan paket 1 progresnya mencapai 93,4%, sedangkan paket 2 mencapai 53,4%.
Berikutnya ada Segmen 3B Kariangau-Simpang Tempadung 7,33 km. Untuk pengerjaan paket 1 progresnya mencapai 100%, sedangkan paket 2 mencapai 52,8%%. Lalu yang keempat ada Segmen 5A Simpang Tempadung sampai Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,68 km progresnya mencapai 99,2%.
Selanjutnya, progres pembangunan tahap tiga yang sudah mencapai 32,1% memiliki 38 paket pengerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp 36,2 triliun, yang terkontrak pada Desember 2023 hingga 2024.
“Sementara progres pembangunan non APBN PUPR 92% terdiri dari paket pekerjaan konstruksi,” pungkasnya. (adm/fdl)
