KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tematik urusan Kepemudaan, Anak, Perempuan, Disabilitas dan Kebudayaan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Acara ini dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Serketariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dafip Haryanto, di Ruang Rapat Lantai 2 Bappeda Kukar, pada Senin (5/5/2025).
Dafip Haryanto, menyampaikan bahwa pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan menuntut perencanaan yang tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga responsif terhadap isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.
“Selama ini, pelaksanaan Musrenbang cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan khusus kelompok rentan atau menjawab secara mendalam tantangan sektoral yang kompleks, seperti kemiskinan, stunting, disabilitas, ketimpangan gender, Pembangunan Kawasan, Kepemudaan dan Kebudayaan secara spesifik,” ujarnya.
Menurutnya, diperlukan pendekatan perencanaan yang lebih fokus, mendalam, dan integratif, yaitu melalui Musrenbang Tematik. Musrenbang Tematik merupakan forum yang membahas secara khusus tema tertentu yang menjadi prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
“Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat menggali permasalahan secara lebih komprehensif, melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, dan menyusun program/ kegiatan yang lebih tajam serta tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menegaskan, pelaksanaan Musrenbang Tematik juga merupakan implementasi dari pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD 2025–2045 dan didorong oleh kebijakan perencanaan nasional dan daerah.
“Melalui forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu utama pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan,” ucapnya.
Musrenbang Tematik dengan tema Kepemudaan, Disabilitas, Perempuan, Anak, dan Budaya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kelompok rentan serta strategis.
Ia menyadari bahwa pemuda, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan pelaku budaya merupakan elemen penting dalam pembangunan daerah, namun selama ini belum sepenuhnya memperoleh ruang yang proporsional dalam perencanaan dan penganggaran.
“Oleh karena itu, melalui forum ini, kita ingin menggali aspirasi, menyerap kebutuhan, serta merumuskan usulan program dan kegiatan yang lebih berpihak dan menjawab langsung tantangan-tantangan yang dihadapi kelompok-kelompok ini di lapangan. Kami juga berharap Musrenbang ini dapat menjadi wadah sinergi antar perangkat daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, sehingga program yang dihasilkan benar-benar konkrit, terintegrasi, dan berdampak nyata,” tutupnya. (adv/diskominfo/kukar)
