Home / Advertorial / Infrastruktur / Pemerintah / Politik

Sabtu, 10 Mei 2025 - 08:46 WIB

Anggota DPRD Soroti Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kaltim

Akhmed Reza Fachlevi - Anggota DPRD Kaltim

Akhmed Reza Fachlevi - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar rapat evaluasi kinerja infrastruktur di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kaltim.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi, mengingatkan bahwa masih banyak jalan provinsi di daerah terpencil yang nyaris tak tersentuh pembangunan. Ia menyebut kondisi ini sebagai pekerjaan rumah yang belum kunjung tuntas.

Reza menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedalaman, pesisir, dan perbatasan.

Menurutnya, infrastruktur jalan bukan sekadar urusan kenyamanan, tetapi menyangkut akses vital masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kukar Menyebut APBD Perubahan Harus Realistis, Program Prioritas Harus Tepat Sasaran

“Masih banyak ruas jalan provinsi di pelosok yang rusak parah. Itu adalah urat nadi masyarakat di sana. Kalau jalan tidak dibenahi, bagaimana warga bisa ke sekolah atau ke puskesmas?” ujar Akhmed Reza Fachlevi.

Ia mengapresiasi proyek-proyek strategis seperti pembangunan coastal road, namun mengingatkan agar megaproyek semacam itu tidak menutupi kebutuhan riil masyarakat di kampung-kampung.

“Jangan sampai proyek besar membuat kita lupa pada jalan rusak di kampung. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Komisi III mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melakukan pemetaan ulang terhadap skala prioritas pembangunan. Ia menekankan bahwa anggaran infrastruktur harus benar-benar berpihak pada wilayah dengan kebutuhan paling mendesak.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Tampung Aspirasi Buruh Terkait UU Cipta Kerja

Lebih dari itu, ia menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Reza menilai pembangunan kerap berjalan secara top-down tanpa mengindahkan aspirasi warga yang terdampak langsung.

“Partisipasi publik harus diperluas, tidak cukup hanya mendengar saat sosialisasi. Warga harus dilibatkan sejak perencanaan sampai pengawasan. Hanya dengan begitu pembangunan bisa dirasakan merata,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Hadiri Peresmian Kampung Bebas Narkoba

Advertorial

Pemdes Perian Berupaya Mengembangkan Wisata Air Terjun, Diharapkan Bisa Menambah PADes

Advertorial

Forum TJSP Serahkan Bantuan CSR kepada Pemkab Kukar

Advertorial

Tingkatkan PADes, Desa Separi akan Benahi Potensi Pariwisata

Advertorial

Kecamatan Tenggarong Apresiasi Program Padat Karya Produktif di Kelurahan Maluhu

Advertorial

Pemkab Kukar Gelar Pasar Murah untuk Menjaga Stabilitás Pangan

Advertorial

Lestarikan Musik Tradisional, Disdikbud Kukar Mengaransemen Lagu Khas Erau Ciptaan Ahmad Gambus

Advertorial

Sekda Harapkan Ekonomi Syariah Bisa Memberi Kontribusi Positif di Kukar