Home / Advertorial / Infrastruktur / Pemerintah / Politik

Sabtu, 10 Mei 2025 - 08:46 WIB

Anggota DPRD Soroti Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kaltim

Akhmed Reza Fachlevi - Anggota DPRD Kaltim

Akhmed Reza Fachlevi - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar rapat evaluasi kinerja infrastruktur di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kaltim.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi, mengingatkan bahwa masih banyak jalan provinsi di daerah terpencil yang nyaris tak tersentuh pembangunan. Ia menyebut kondisi ini sebagai pekerjaan rumah yang belum kunjung tuntas.

Reza menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedalaman, pesisir, dan perbatasan.

Menurutnya, infrastruktur jalan bukan sekadar urusan kenyamanan, tetapi menyangkut akses vital masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga :  Sikapi Terkait Kekurangan Nakes di RS Pratama Muara Bengkal, Ramadhani Usulkan Beasiswa untuk Mahasiswa Kedokteran Asal Kutim

“Masih banyak ruas jalan provinsi di pelosok yang rusak parah. Itu adalah urat nadi masyarakat di sana. Kalau jalan tidak dibenahi, bagaimana warga bisa ke sekolah atau ke puskesmas?” ujar Akhmed Reza Fachlevi.

Ia mengapresiasi proyek-proyek strategis seperti pembangunan coastal road, namun mengingatkan agar megaproyek semacam itu tidak menutupi kebutuhan riil masyarakat di kampung-kampung.

“Jangan sampai proyek besar membuat kita lupa pada jalan rusak di kampung. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Komisi III mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melakukan pemetaan ulang terhadap skala prioritas pembangunan. Ia menekankan bahwa anggaran infrastruktur harus benar-benar berpihak pada wilayah dengan kebutuhan paling mendesak.

Baca Juga :  Potensi Lahan Pertanian Belum Optimal, Desa Tanjung Batu Butuh Dukungan Pemkab Kukar

Lebih dari itu, ia menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Reza menilai pembangunan kerap berjalan secara top-down tanpa mengindahkan aspirasi warga yang terdampak langsung.

“Partisipasi publik harus diperluas, tidak cukup hanya mendengar saat sosialisasi. Warga harus dilibatkan sejak perencanaan sampai pengawasan. Hanya dengan begitu pembangunan bisa dirasakan merata,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Upaya Pemkab Kutim Tingkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa, Gaji RT akan Naik

Advertorial

SPR Bidang Pertanian dan Peternakan Difokuskan di Dua Kecamatan di Kukar

Advertorial

Ketua DPRD Kukar Serap Aspirasi Warga di Tiga Desa, Tekankan Pemerataan Pembangunan

Advertorial

Komisi III DPRD Kaltim Mengecek Perkembangan Pembangunan IKN Nusantara

Infrastruktur

BPPJN Siapkan Jembatan Bailey untuk Akses Sementara di Lokasi Longsor Jembayan, Pengerjaan Ditarget Rampung Dalam Dua Bulan

Bisnis

Lewat Program PPM, MHU Bangun Kantor Desa Sungai Payang Ilir untuk Perkuat Layanan Warga

Advertorial

Komisi IV DPRD Kaltim Menggelar RDP Terkait Kesiapan Disdikbud Dalam Pelaksanaan SPMB 2025/2026

Advertorial

Bantaran Sungai Tenggarong akan Ditanami Pohon yang Dilaksanakan Kelurahan Loa Ipuh dan DLHK Kukar