Home / Advertorial / Infrastruktur / Pemerintah / Politik

Sabtu, 10 Mei 2025 - 08:46 WIB

Anggota DPRD Soroti Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kaltim

Akhmed Reza Fachlevi - Anggota DPRD Kaltim

Akhmed Reza Fachlevi - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar rapat evaluasi kinerja infrastruktur di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kaltim.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi, mengingatkan bahwa masih banyak jalan provinsi di daerah terpencil yang nyaris tak tersentuh pembangunan. Ia menyebut kondisi ini sebagai pekerjaan rumah yang belum kunjung tuntas.

Reza menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedalaman, pesisir, dan perbatasan.

Menurutnya, infrastruktur jalan bukan sekadar urusan kenyamanan, tetapi menyangkut akses vital masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga :  DPRD Kukar Menggelar Rapat Paripurna Membahas KUA PPAS 2025

“Masih banyak ruas jalan provinsi di pelosok yang rusak parah. Itu adalah urat nadi masyarakat di sana. Kalau jalan tidak dibenahi, bagaimana warga bisa ke sekolah atau ke puskesmas?” ujar Akhmed Reza Fachlevi.

Ia mengapresiasi proyek-proyek strategis seperti pembangunan coastal road, namun mengingatkan agar megaproyek semacam itu tidak menutupi kebutuhan riil masyarakat di kampung-kampung.

“Jangan sampai proyek besar membuat kita lupa pada jalan rusak di kampung. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Komisi III mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melakukan pemetaan ulang terhadap skala prioritas pembangunan. Ia menekankan bahwa anggaran infrastruktur harus benar-benar berpihak pada wilayah dengan kebutuhan paling mendesak.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kukar Kembali dari Retret Magelang, Tekankan Sinergi Pusat-Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat

Lebih dari itu, ia menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Reza menilai pembangunan kerap berjalan secara top-down tanpa mengindahkan aspirasi warga yang terdampak langsung.

“Partisipasi publik harus diperluas, tidak cukup hanya mendengar saat sosialisasi. Warga harus dilibatkan sejak perencanaan sampai pengawasan. Hanya dengan begitu pembangunan bisa dirasakan merata,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Disdikbud Kukar Anggarkan Rp150 Juta untuk Relokasi Sekretariat Museum Kayu

Advertorial

Tunjang Transportasi Air, Dishub Kukar Bangun 1 Dermaga Baru dan Tingkatkan 13 Lainnya

Advertorial

10 Unit Kendaraan Pengangkut Sampah Diberikan Bagi Sejumlah Desa di Kota Bangun Darat

Advertorial

Pemdes Teluk Dalam Berkomitmen Menangani Stunting Serta Pembangunan Infrastruktur

Ekonomi

Kepala OIKN Usulkan kepada Presiden Agar Memberikan Lahan di IKN untuk Negara Sahabat

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Anggap Pentingnya Pengembangan UMKM

Advertorial

Hari Pertama Masuk Kerja Usai Cuti Lebaran, Sekda Sidak MPP Kukar

Infrastruktur

Proyek RTJM di IKN Mencapai 99 Persen, 36 Rumah Menteri Telah Dibangun