KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kukar Masa Sidang I Tahun 2025 di Ruang Rapat Utama DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Yani, bersama Wakil Ketua I Abdul Rasid dan Wakil Ketua III Aini Faridah, dibahas penyampaian Nota Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rendi menyampaikan, secara prinsip seluruh fraksi di DPRD Kukar menyetujui dan mendukung penyusunan RAPBD 2026. Namun, ia mengakui bahwa dinamika fiskal tahun depan menuntut efisiensi yang lebih ketat.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan semangat dalam mewujudkan program pembangunan.
“Kami pada prinsipnya menyepakati dan menyetujui langkah-langkah pemerintah daerah. Di tengah efisiensi yang terjadi dan menurunnya angka APBD, tentu ada rasa cemas apakah kita sanggup membiayai Kukar tahun depan. Tapi kami cukup optimis, dengan pengalokasian anggaran yang baik dan kolaborasi bersama DPRD serta TAPD, semua bisa berjalan dengan baik di tahun 2026,” ujar Rendi Solihin.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran bukan hal baru bagi Kukar. Pemerintah daerah, katanya, sudah berpengalaman menghadapi kondisi serupa, termasuk saat pandemi Covid-19 lima tahun lalu. Saat itu, APBD sempat turun drastis namun berhasil pulih secara bertahap hingga mencapai lebih dari Rp7 triliun.
“Dulu juga waktu Covid, APBD kita 6 triliun, 7 triliun, dan meningkat bertahap. Itu menjadi keberkahan ketika bertambah, tapi ketika berkurang lagi kita juga siap menerimanya. Artinya, situasi seperti ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan harus kita hadapi dengan perencanaan yang matang dan gotong royong semua pihak,” jelasnya.
Iajuga menyinggung soal 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang akan menjadi fokus utama pembangunan daerah pada 2026. Ia berharap seluruh program tersebut dapat mulai dijalankan seiring dengan penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Tahun depan semua harus mulai berjalan, karena ini hanya penyempurnaan dari program Kukar Idaman sebelumnya. RPJMD memang belum disahkan, tapi mudah-mudahan DPRD bisa menuntaskannya sebelum akhir tahun. Sehingga pada 2026 nanti, Kukar Idaman Terbaik bisa benar-benar dijalankan secara optimal,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta agar setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Jangan lagi pakai pola pikir lama. Banyak sekali dokumen yang dibuat hanya jadi kertas tanpa manfaat nyata. Setiap rupiah di Kukar harus betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kita ingin pastikan anggaran daerah tidak hanya berhenti di laporan, tapi benar-benar jadi kesejahteraan bagi warga,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) agar lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Perusda harus berinovasi dan berkolaborasi, bukan hanya bergantung pada suntikan modal dari pemerintah.
“Perusda harus aware. Jangan hanya penyertaan modal yang diminta terus. Sekarang Kukar sedang efisiensi besar-besaran, artinya inisiatif untuk meningkatkan PAD harus menyala. Kita targetkan PAD bisa naik dari 10,03 persen ke 15 persen. Itu tidak mustahil kalau semua bekerja dengan semangat yang sama,” pungkasnya. (adv/prokom/kukar)
