KUTAI KARTANEGARA, eksposisi – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti adanya penurunan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Paripurna DPRD Kukar dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2026 yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kukar, pada Jumat (7/11/2025).
Ahmad Yani menjelaskan, tahun sebelumnya APBD Kukar sempat mencapai Rp12 triliun sebelum dilakukan koreksi menjadi sekitar Rp11,3 triliun. Namun, pada rancangan APBD tahun 2026, nilainya turun drastis hingga separuhnya.
“Ternyata memang kemarin APBD tahun 2025 itu kan Rp12 triliun kemudian dilakukan koreksi menjadi Rp11,3 triliun. Dan di APBD 2026 ini ya separohnya. Artinya terjadi penurunan drastis,” ungkap Ahmad Yani.
Ia mengatakan, penurunan ini tentu menjadi catatan penting bagi semua pihak mengingat Kukar sebelumnya dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekuatan fiskal tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kita pernah menembus Rp14 triliun bahkan Rp13 triliun. Saat ini karena separohnya, ya sekitar Rp7–6 triliun. Kita berharap mudah-mudahan angka ini bisa kembali naik, seperti di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Meski demikian, ia optimistis kondisi fiskal Kukar akan kembali membaik. Ia menyebut potensi sumber daya alam Kukar masih sangat besar dan berpeluang meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang.
“Kukar ini daerah penghasil dengan kekayaan alam luar biasa. Kita yakin hak daerah akan kembali sebagaimana mestinya. Tinggal kita berdoa dan bekerja agar pendapatan daerah bisa pulih,” katanya.
Terkait rencana pembangunan infrastruktur besar seperti jembatan dan akses jalan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Ahmad Yani menegaskan bahwa pembiayaannya akan diupayakan melalui dukungan pemerintah pusat dan provinsi.
“Proyek-proyek besar seperti jembatan atau jalan yang menembus IKN, itu kita harap dibiayai oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Jadi tidak sepenuhnya membebani APBD Kukar,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah akan terus melakukan sinkronisasi agar usulan prioritas pembangunan bisa terakomodasi melalui APBN atau APBD provinsi.
Ia pun memastikan, meski APBD 2026 hanya sekitar Rp7,5 triliun, program prioritas seperti bantuan keuangan untuk rukun tetangga (RT) tetap berjalan.
“Anggaran Rp7,5 triliun itu masih bisa meng-cover program bantuan RT sekitar Rp150 juta per RT. Itu tidak mengganggu gaji pegawai, dana desa, pendidikan, maupun kesehatan,” tegasnya.
Menurutnya, pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik tetap akan dijalankan sesuai kemampuan fiskal daerah, dengan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.
“Mungkin tidak semua program bisa terlaksana 100 persen, tapi yang prioritas pasti tetap dijalankan. Kita optimis dengan pengelolaan yang baik, Kukar bisa tetap stabil dan program pembangunan berjalan,” tutupnya. (adv/dprd/kukar)
