KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan pengisian sejumlah jabatan strategis kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini masih kosong dapat rampung pada Januari 2025.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pelayanan publik di daerah.
Saat ini, tercatat sekitar 15 jabatan kepala OPD setingkat eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan efektif.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa Januari menjadi waktu yang tepat untuk menuntaskan agenda pengisian jabatan tersebut.
Menurutnya, periode ini bertepatan dengan tujuh bulan masa kepemimpinan Aulia-Rendi sejak dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Kukar.
Ia menilai, kelengkapan struktur kepemimpinan OPD merupakan fondasi penting agar seluruh program prioritas daerah dapat dijalankan secara maksimal. Tanpa kepemimpinan definitif, percepatan pembangunan dan pelayanan berpotensi terhambat.
“Insya Allah pelantikan-pelantikan selanjutnya akan segera dilaksanakan, karena kami ingin kendaraan besar bernama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini bisa segera melaju cepat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Adapun jabatan kepala OPD yang masih kosong meliputi sejumlah dinas strategis, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perkebunan, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika.
Selain itu, terdapat pula kekosongan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Tak hanya itu, posisi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga masih diisi oleh Plt. Beberapa dinas lain yang masuk dalam daftar antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga termasuk dalam jajaran OPD yang akan segera diisi pejabat definitif. Pengisian jabatan tersebut diharapkan mampu memperkuat perencanaan dan eksekusi program pembangunan daerah.
Aulia pun menegaskan, penataan struktur OPD ini dilakukan sejalan dengan komitmen mewujudkan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengisi posisi strategis di pemerintahan.
“Prinsip kami jelas, the right man in the right place. Dengan orang yang tepat di posisi yang tepat, seluruh potensi Kukar bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, proses pengisian jabatan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan reposisi dan penyegaran internal sebagai tahap awal sebelum membuka seleksi terbuka untuk jabatan kepala OPD.
Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan jajaran pimpinan OPD yang profesional, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan. Dengan struktur kepemimpinan yang lengkap, Pemkab Kukar optimistis target-target pembangunan dapat dicapai secara lebih efektif.
“Tahap awal kita lakukan reposisi dan penyegaran, setelah itu baru kita buka seleksi terbuka untuk kepala organisasi perangkat daerah,” pungkasnya. (ltf/fdl)
