KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang belakangan ramai diperbincangkan mendapat tanggapan dari Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri.
Menurutnya, mekanisme pemilihan, baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD, bukanlah persoalan yang terlalu krusial jika dilihat dari perspektif pelayanan kepada masyarakat.
“Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana masyarakat benar-benar bisa merasakan program-program pemerintah dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, proses pemilihan kepala daerah hanya berlangsung dalam waktu singkat. Sementara yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintahan berjalan setelah pemilihan tersebut.
“Prosesi pemilihan ini kan cuma sebentar saja, tetapi yang lebih lama itu adalah bagaimana kita menjalani pasca pemilihan,” katanya.
Menurutnya, jika berbicara soal efisiensi anggaran dan efektivitas, pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menjadi opsi yang lebih efisien. Namun demikian, hal itu harus dibarengi dengan jaminan bahwa DPRD benar-benar merupakan representasi rakyat.
“Yang harus kita kawal adalah DPRD-nya ini betul-betul dipilih oleh masyarakat. Ada proses yang terkoneksi antara pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif, sehingga tidak terpisah dan parsial,” jelasnya.
Ia menggambarkan, jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, maka DPRD harus turun langsung ke masyarakat untuk melakukan penjaringan aspirasi. Dengan begitu, keputusan yang diambil tetap berangkat dari kehendak rakyat.
Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak terkait potensi praktik manipulasi atau penyimpangan, Aulia menilai hal tersebut sangat bergantung pada perspektif dan sistem yang diterapkan.
Ia bahkan menyebut, menolak pemilihan melalui DPRD sama halnya dengan mendelegitimasi suara rakyat yang telah memilih anggota DPRD.
“Ketika masyarakat memilih anggota DPRD, di situ juga ada mandat yang dititipkan. Termasuk mandat untuk memilih kepala daerah jika mekanismenya memang melalui DPRD,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa isu utama yang seharusnya menjadi perhatian bersama bukanlah soal mekanisme pemilihan, melainkan bagaimana pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, anggaran yang ada seharusnya difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar warga.
“Sejauh apa sekolah bisa kita perbaiki, rumah sakit bisa kita perbaiki, puskesmas bisa kita perbaiki. Ini yang menurut saya jauh lebih penting untuk dipikirkan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
