KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat kunjungan dari Biro Hukum Provinsi Kaltim, pada Rabu (2/10/2024).
Kunjungan dari tim penilaian untuk ajang JDIH Terbaik Se-Kaltim 2024 ini disambut langsung Sekretaris DPRD (Sekwan) Kukar Ridha Darmawan didampingi Kepala JDIH Setwan DPRD Kukar Nurhayati Touristiany di Kafe JDIH Set-DPRD Kukar, Tenggarong.
“Ingin melihat kembali infrastruktur JDIH yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD Kukar sekaligus kelengkapan muatan dari aplikasi JDIH kemudian juga melihat perpustakaan JDIH,” sebut Ridha.
Ridha menargetkan pada ajang ini, JDIH yang dikelolanya dapat memberikan pelayanan kepada anggota dewan dan masyarakat luas.
“Itu yang paling penting kalau dapat penghargaan itu bonus yang jelas apapun yang kita kerjakan korelasinya adalah dengan fasilitasi informasi hukum kepada anggota,” jelas Ridha.
Dalam perkembangannya Sekwan mengaku cukup puas dengan apa yang dilakukan oleh Tim JDIH Set-DPRD Kukar yang dikomandoi langsung Nurhayati Touristiany. Dari aplikasi JDIH sudah banyak sekali dokumen-dokumen yang sudah berhasil ditampilkan dan ini sudah bisa diakses mudah oleh anggota dan masyarakat.
“Namun memang sosialisasi kami kepada anggota dan masyarakat harus lebih ditingkatkan supaya mereka memahami bahwa JDIH ini bukan milik sekretariat tapi ini milik mereka karena di sana banyak sekali informasi-informasi hukum yang mereka bisa akses,” katanya.
Sementara itu Perancang Perundang-undangan Ahli Muda dari Biro Hukum Provinsi Kaltim Puji Astuti menjelaskan, kedatangan timnya ini dalam rangka melakukan penilaian untuk JDIH terbaik tingkat kabupaten kota se-Kaltim. Selain melakukan penilaian di JDIH Sekretariat DPRD pihaknya juga melakukan penilaian kepada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota se-Kaltim.
“Selain ada data yang kami kirim itu harus mereka isi juga ada delapan aspek penilaian dan macam-macam di situ. Di antaranya data yang harus diisi dan harus diinput dan di-screenshot data itu sebagai bukti bahwa memang ada data tersebut selain itu juga kunjungan kami ke sini melihat persis langsung untuk ruang perpustakaan seperti apa kemudian apa-apa saja yang sudah dilaksanakan,” jelas Puji.
Secara umum, Puji menilai JDIH Setwan Kukar ini sudah cukup bagus. Di desain dengan konsep kafenya kemudian dalam menyajikan produk-produk hukumnya juga sudah bagus, tetapi di sini pihaknya melihat lagi data yang diserahkan ke kabupaten/kota itu nanti pengisiannya seperti apa, apakah sudah melaksanakan arahan dari Biro Hukum, kemudian apakah sudah melaksanakan sosialisasi juga pelatihan.
“Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan itu juga menjadi penilaian kemudian pengisian abstraknya, serta aturan-aturan yang sudah lama-lama itu apakah tersedia di sini banyak yang harus kita nilai ada 8 aspek,” pungkasnya. (adv/dprd/kukar)
