KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sejumlah potensi penerimaan yang berasal dari sektor sumber daya alam.
Langkah ini dilakukan untuk mengejar target PAD yang telah ditetapkan dalam APBD 2026.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan daerahnya memiliki potensi besar karena menjadi salah satu wilayah penghasil utama komoditas batu bara dan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Potensi tersebut dinilai masih dapat dimaksimalkan untuk mendongkrak penerimaan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini sedang memetakan berbagai sumber pajak yang berkaitan dengan aktivitas industri di kedua sektor tersebut. Upaya tersebut dilakukan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar yang telah bergerak melakukan identifikasi di lapangan.
“Kita berada di wilayah-wilayah sumber daya atau raw material utama yang ada di Kukar, yaitu di sektor batubara dan sawit,” ujar Aulia Rahman Basri beberapa waktu yang lalu.
Ia menjelaskan, sejumlah objek pajak yang menjadi fokus pendataan meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, hingga pajak air permukaan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kukar. Potensi dari sektor tersebut dinilai cukup besar untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Langkah identifikasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas basis pendapatan di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah berharap potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap dapat dioptimalkan.
“Sekarang teman-teman Bapenda kita sudah bergerak untuk mengidentifikasi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak air permukaan,” katanya.
Dalam APBD 2026, PAD Kukar ditargetkan mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Namun berdasarkan proyeksi sementara, realisasi pendapatan diperkirakan masih berada di angka sekitar Rp800 miliar sehingga diperlukan langkah tambahan untuk meningkatkan capaian tersebut.
Aulia mengungkapkan, pemerintah daerah masih berupaya mencari ruang peningkatan pendapatan hingga sekitar Rp400 miliar agar target yang telah direncanakan dapat tercapai. Optimalisasi sektor pajak dinilai menjadi salah satu instrumen utama dalam mencapai sasaran tersebut.
“Untuk kita tingkatkan memang sekarang dari perspektif PAD, angka PAD kita yang dipasang di APBD 2026 itu sekitar Rp1,1 triliun. Sampai sekarang prediksi kita terrealisasi sekitar Rp800 miliar,” ungkapnya.
Selain fokus pada peningkatan pendapatan, Pemkab Kukar juga menyiapkan langkah penyesuaian kebijakan belanja daerah.
Penyesuaian tersebut akan dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan evaluasi kinerja keuangan pada semester pertama tahun anggaran berjalan.
Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 agar program dan kegiatan pemerintah daerah tetap sejalan dengan kondisi riil pendapatan serta dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat.
“Makanya nanti strategi belanja kita bisa melaksanakan perubahan setelah evaluasi semester pertama. Setelah bulan Juni kita akan melakukan evaluasi satu semester, kemudian kita bikin penyesuaian sesuai dengan proyeksi pendapatan dan dana transfer yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri,” pungkasnya. (ltf/fdl)
