KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pemerataan pelayanan publik dengan memperluas jangkauan Mal Pelayanan Publik (MPP) hingga ke tingkat kecamatan.
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus utama hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP yang digelar pada Selasa (30/6/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan evaluasi menunjukkan tren positif terhadap keberadaan MPP. Hal itu terlihat dari meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat serta penilaian pemerintah pusat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Alhamdulillah trennya keberadaan Mal Pelayanan Publik ini semakin membaik, respons masyarakat juga semakin membaik. Ini nampak dari hasil survei indeks kepuasan pelanggan yang mengunjungi MPP, trennya membaik dan penilaian dari pusat terhadap MPP kita juga semakin membaik,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Kukar masih melihat sejumlah aspek yang perlu dioptimalkan. Di antaranya peremajaan peralatan pelayanan, penataan ulang tata letak MPP, penguatan layanan digital, hingga memperluas akses pelayanan agar dapat menjangkau masyarakat di seluruh kecamatan.
Menurut Aulia, konsep Mini Mal Pelayanan Publik menjadi solusi agar masyarakat tidak lagi harus datang ke Tenggarong ketika mengalami kendala dalam mengakses layanan administrasi secara digital. Mini MPP akan berfungsi sebagai pusat pendampingan pelayanan yang tersebar di setiap kecamatan.
“MPP sudah memiliki aplikasi Metaverse yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai layanan melalui handphone. Ketika terjadi kendala, cukup datang ke Mini MPP di kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan layanan digital tidak dapat dipisahkan dari penyediaan infrastruktur internet yang memadai. Karena itu, Pemkab Kukar mengintegrasikan pengembangan Mini MPP dengan program internet gratis desa yang saat ini sedang dipersiapkan bersama Telkom University.
Aulia mengungkapkan, pemerintah telah menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Telkom University untuk membahas model terbaik penyediaan jaringan internet di wilayah Kutai Kartanegara yang memiliki cakupan geografis sangat luas. Selain itu, lulusan asal Kukar yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut akan dilibatkan dalam implementasi program internet gratis desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, mengatakan evaluasi semester pertama tahun 2026 juga diarahkan untuk memastikan seluruh instansi penyelenggara layanan dapat bergabung dalam MPP.
“Saat ini baru ada 26 tenant yang memberikan pelayanan di MPP. Masih ada sekitar enam sampai tujuh OPD maupun instansi vertikal yang sedang berproses untuk bergabung,” katanya.
Ia mengatakan, persiapan Mini MPP saat ini telah memasuki tahap penyelesaian perangkat lunak dan penyiapan sumber daya manusia. Operator yang akan bertugas di kecamatan nantinya akan mendapatkan pelatihan khusus agar mampu memberikan pendampingan terhadap layanan berbasis digital.
“Layanan Publik dapat diluncurkan pada akhir tahun ini. Konsepnya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di kecamatan sehingga seluruh pelayanan dapat terintegrasi dalam satu tempat, sama seperti di MPP Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (ltf/fdl)
