KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026 dipastikan tetap berlangsung meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) sedang menghadapi tekanan fiskal.
Komitmen menjaga tradisi budaya tertua di Kutai tersebut ditegaskan pemerintah daerah bersama DPRD dengan memastikan persiapan terus berjalan dan dukungan anggaran tetap menjadi prioritas.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan persiapan penyelenggaraan Erau 2026 telah dilakukan melalui sejumlah rapat koordinasi.
Menurutnya, pelaksanaan Erau tahun ini telah mendapat persetujuan Bupati Kutai Kartanegara serta restu dari Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sehingga seluruh persiapan mulai dimatangkan.
“Memang saat ini kami sedang beberapa kali menggelar rapat terkait persiapan Erau. Setelah mendapat persetujuan Pak Bupati dan restu Ayahanda Sultan, Erau tetap dilaksanakan dengan semangat kolaborasi,” ujar Heriansyah beberapa waktu yang lalu.
Ia menjelaskan, tahapan awal yang tengah dilakukan adalah pembentukan tim pelaksana. Selanjutnya, pada Juli mendatang dijadwalkan dimulai latihan tari massal yang menjadi salah satu rangkaian penting dalam pelaksanaan Erau dan membutuhkan waktu persiapan cukup panjang.
Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat juga terus dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Menurut Heriansyah, kesiapan pendanaan juga telah diperhitungkan meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami efisiensi.
“Dari segi pendanaan siap, walaupun kita sedang dalam tekanan finansial. Erau merupakan kegiatan prioritas sekaligus sakral, sehingga pelaksanaannya tetap kami upayakan seefektif mungkin dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia,” katanya.
Heriansyah mengatakan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Erau tahun ini sepenuhnya dilakukan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura melalui mekanisme hibah. Sementara Disdikbud hanya menjalankan fungsi koordinasi karena alokasi anggaran dinas mengalami penyesuaian.
“Seluruh anggaran tahun ini berbentuk hibah kepada Kesultanan. Jadi pelaksanaan kegiatan, khususnya yang bersifat sakral, dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak Kesultanan, sedangkan kami melakukan koordinasi,” jelasnya.
Dukungan terhadap penyelenggaraan Erau juga datang dari Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, kegiatan yang menjadi identitas daerah sekaligus mampu menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
“Kegiatan yang menjadi ciri khas daerah, adat istiadat, kemudian mampu membangkitkan sektor wisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah, itu harus tetap dilaksanakan. Itu menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini dipengaruhi oleh kewajiban penyelesaian pinjaman jangka pendek yang membebani ruang fiskal pemerintah. Karena itu, DPRD tengah mengkaji kemungkinan reposisi skema pinjaman agar beban pembayaran tidak seluruhnya tertumpuk pada tahun 2026.
Menurut Ahmad Yani, langkah tersebut diperlukan agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengorbankan program-program prioritas, termasuk penyelenggaraan Erau sebagai agenda budaya terbesar di Kukar.
“Dengan begitu pembangunan tetap berjalan, perekonomian masyarakat tetap tumbuh, dan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan, termasuk Erau, dapat tetap dilaksanakan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
