KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar rapat koordinasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Ruang Command Center Diskominfo Kukar, pada Selasa (1/9/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, rapat koordinasi kedua merupakan tindak lanjut dari rapat pertama yang membahas pemetaan stakeholder serta kebutuhan mendesak bagi para relawan yang berada di lapangan.
Dalam rapat sebelumnya, kebutuhan permakanan, logistik, dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dipenuhi. Menurut Aulia, kebutuhan tersebut kini telah ditangani sehingga turut mendukung percepatan proses pemadaman karhutla.
“Dengan intervensi kita terhadap permakanan dan logistik BBM, kita bisa menyelesaikan atau memadamkan api dengan cepat di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, relawan hingga perusahaan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut mulai membentuk pola penanganan cepat di Kukar. Setiap kali ditemukan titik api, pemerintah bersama tim terkait berupaya melakukan penanganan sedini mungkin sebelum api berkembang menjadi lebih besar.
Meski demikian, Aulia menilai pola tersebut masih perlu dioptimalkan. Berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah lokasi karhutla dalam beberapa hari terakhir, pemerintah melihat pentingnya keterlibatan sektor swasta secara lebih aktif dalam penanganan kebakaran.
Untuk itu, dalam rapat koordinasi kedua tersebut Pemkab Kukar mengundang badan usaha yang beroperasi di wilayah Kukar. Perusahaan-perusahaan tersebut telah dipetakan dan dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan.
Aulia menjelaskan, pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing badan usaha dan dapat digunakan ketika terjadi karhutla. Sumber daya tersebut antara lain kendaraan tangki, peralatan pendukung, maupun kebutuhan logistik.
“Misalnya Kecamatan Sangasanga, di sana ada badan usaha apa saja, dan resource mereka untuk penanganan api, kekuatannya itu apa-apa saja,” jelasnya.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah berharap ketika terjadi titik api, tim tanggap cepat dapat segera bergerak dengan dukungan sumber daya yang telah tersedia. Dengan demikian, proses penanganan di lokasi dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Aulia menyebut langkah tersebut mendapat respons positif dari badan usaha yang mengikuti rapat koordinasi. Selanjutnya, ia menginstruksikan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), camat, danramil, dan kapolsek untuk melanjutkan koordinasi di tingkat kecamatan.
Rapat di tingkat kecamatan nantinya melibatkan seluruh stakeholder, termasuk badan usaha yang berada di wilayah masing-masing. Koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan pola tindakan yang jelas apabila ditemukan titik api.
Selain memperkuat respons ketika kebakaran terjadi, Aulia menekankan pentingnya pencegahan selama musim kemarau. Ia meminta patroli dilakukan secara rutin, khususnya di lokasi-lokasi strategis yang dinilai berpotensi terjadi kebakaran.
“Patroli-patroli teman-teman di titik-titik strategis yang memungkinkan terjadinya api itu juga kita harapkan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga kita bisa mencegah titik api tidak muncul selama proses kemarau ini terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, dari hasil evaluasi pada rapat koordinasi kedua, Aulia menyebut jumlah titik api di Kukar mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Sipongi, masih tercatat 146 titik panas, namun setelah dilakukan pengecekan secara langsung di lapangan, jumlah titik api yang teridentifikasi di wilayah Kukar jauh lebih sedikit.
“Di Sipongi itu memang masih ada 146 titik panas, tapi secara real di lapangan, di Kukar itu hanya ada 11 titik api yang sudah kita tangani dengan baik,” ungkapnya.
Kendati sebagian besar titik api telah berhasil ditangani, masih terdapat sejumlah lokasi yang menjadi perhatian pemerintah karena sulit dijangkau tim di darat. Salah satunya berada di wilayah Muara Leka.
Aulia mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk menangani titik api yang sulit dijangkau tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan water bombing atau pemadaman dari udara.
“Memang ada beberapa titik api seperti di daerah Muara Leka, itu yang agak susah untuk dijangkau. Ini sudah kita koordinasikan dengan BPBD Provinsi. Mungkin penanganannya harus dengan menggunakan water boom, sehingga penanganannya harus lewat atas,” jelasnya.
Aulia menegaskan badan usaha di Kukar sebenarnya telah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan karhutla. Persoalannya, sumber daya tersebut selama ini belum sepenuhnya terhubung dengan jejaring penanganan yang dibangun pemerintah.
Melalui rapat koordinasi kedua ini, pemerintah berupaya mengintegrasikan sumber daya badan usaha dengan pos terpadu yang dibentuk di tingkat kecamatan. Dengan konektivitas tersebut, setiap sumber daya dapat segera diarahkan ke lokasi yang membutuhkan ketika titik api muncul.
“Kalau sekarang ini kita berharap mereka sudah bisa tune in dengan pos terpadu yang ada di tingkat kecamatan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
