KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menjadikan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi melalui berbagai strategi dan kolaborasi lintas sektor.
Aulia mengatakan, upaya pemenuhan air bersih tidak hanya mengandalkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah serta keterlibatan aktif masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pelayanan air bersih dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kukar.
Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang diterapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air bersih. Strategi tersebut meliputi optimalisasi pelayanan PDAM, dukungan pemerintah daerah, serta pelibatan masyarakat dalam penyediaan sarana air bersih, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan.
Aulia menjelaskan, PDAM tetap menjadi salah satu ujung tombak dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Namun, kondisi geografis dan luas wilayah Kukar membuat pelayanan melalui jaringan PDAM belum dapat menjangkau seluruh permukiman sehingga diperlukan alternatif penyediaan air bersih.
“Sekarang untuk penanganan air bersih kita punya tiga strategi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan itu melalui PDAM itu sendiri. Yang kedua, strategi kita dibantu oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga itu pelibatan masyarakat itu sendiri,” ujarnya pada Rabu (28/10/2026).
Ia mengungkapkan, bagi wilayah yang belum dapat dijangkau jaringan PDAM, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
Program ini mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyediaan sarana air minum dan sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga diharapkan terlibat dalam mendukung keberlangsungan fasilitas air bersih yang dibangun. Dengan demikian, penyediaan air bersih dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Aulia menilai, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan badan usaha milik daerah (BUMD), khususnya PDAM, menjadi faktor penting dalam memperluas akses air bersih. Kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai keterbatasan pelayanan yang masih dihadapi dapat ditangani secara bertahap.
“Karena tidak semua wilayah kita bisa dijangkau oleh PDAM. Bagi daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau PDAM, pendekatannya menggunakan PAMSIMAS, dengan melibatkan masyarakat,” jelasnya.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Aulia mengakui bahwa cakupan ketersediaan air bersih di Kukar masih belum mencapai 70 persen.
Berdasarkan data yang disampaikannya, cakupan tersebut saat ini masih berada di kisaran 60 persen sehingga perlu ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap layanan air bersih.
Selain cakupan pelayanan, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water(NRW) yang masih tergolong tinggi. Aulia menyebutkan, angka NRW di Kukar masih mencapai 48 persen dan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi dalam pengelolaan layanan air bersih.
Tingginya tingkat NRW menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas penyediaan air bersih. Karena itu, pembenahan terhadap berbagai persoalan dalam sistem pelayanan perlu dilakukan agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan perluasan layanan berjalan seiring dengan peningkatan efisiensi.
Aulia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong upaya pemenuhan air bersih sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap air bersih sekaligus mendukung peningkatan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Kukar.
“Memang harus kita akui, sekarang ketersediaan air bersih kita belum sampai di angka 70 persen, masih 60 sekian persen, dan NRW kita masih tinggi, di angka 48 persen. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama dan kami di era pemerintahan kami menjadikan ini bagian dari prioritas yang harus kami tuntaskan,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
