Home / Advertorial / Pemerintah

Selasa, 16 Mei 2023 - 16:44 WIB

Pemkab Kukar Menggelar Pertemuan dengan BPJS Kesehatan Membahas Optimalisasi Program JKN

Totok Heru Subroto - Asisten III Sekretariat Daerah Kukar

Totok Heru Subroto - Asisten III Sekretariat Daerah Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pertemuan dengan BPJS Cabang Samarinda, membahas optimalisasi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Kantor Bupati Kukar, pada Selasa (16/5/2023).

Asisten III Sekretariat Daerah Kukar Totok Heru Subroto yang memimpin pertemuan bersama Kepala BPJS Samarinda Yerri Gerson Rumawa menyampaikan tentang pentingnya pemanfaatan big data dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Big data dalam Program JKN berperan sangat penting untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Data yang dimiliki BPJS Kesehatan merupakan big data yang menjadi poin krusial dalam penyelenggaraan Program JKN yang harus sinkron dengan data yang ada di daerah,” sebutnya.

Baca Juga :  Cari Bibit Potensial, Dispora Kukar Akan Melaksanakan Festival Sepak Bola Usia Dini

Data tersebut sangat penting untuk membangun ekosistem kesehatan yang baik. “Kami mendorong BPJS Kesehatan untuk menciptakan tata kelola data yang baik. Sehingga pemanfaatan data BPJS Kesehatan dapat digunakan dengan baik oleh seluruh stakeholder Program JKN,” ujar Totok.

Keterbukaan pemanfaatan data yang dimiliki BPJS Kesehatan, sebutnya, akan membuka akses bagi masyarakat untuk dapat memantau data terkait pengelolaan Program JKN melalui Dashboard JKN.

Baca Juga :  Bupati Kukar Tegaskan Komitmen Lestarikan Budaya, Festival Sri Muntai Dipastikan Masuk Agenda Tahunan

“Data berupa capaian cakupan kepesertaan, profil kepesertaan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah akan berguna bagi publik,” kata Totok.

Dia menegaskan istilah BPJS Kesehatan untuk mencakup seluruh masyarakat strata masyarakat Indonesia baik kaya maupun miskin. Disampaikannya bahwa kesehatan adalah hak dan investasi yang menjadi hak seluruh warganegara.

“Dengan demikian diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat. Dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anggota DPRD Soroti Minimnya Fasilitas dan Tenaga Medis di Kutim

Advertorial

Festival Pekan Budaya Bahari Digelar di 20 Kecamatan di Kukar

Pemerintah

Apel Gabungan Pengamanan Idul Fitri 1447H/2026M, 135 Personel Disiagakan di Kukar

Advertorial

Jabat Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono Siap Kawal Pembangunan di Daerah

Advertorial

Komitmen Melestarikan Bahasa Kutai, Disdikbud Kukar Menggelar FTBI 2025

Advertorial

Dinas Koperasi dan UKM Kutim Dorong Inovasi dan Pengembangan Sektor UMKM

Advertorial

Sekda Kukar Minta Semua Konsisten dan Fokus Melakukan Upaya yang Terintegrasi Dalam Penurunan Stunting

Advertorial

Anggota DPRD Apresiasi Sinergi Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembangunan di Kutim