Home / Advertorial / Pemerintah

Selasa, 31 Oktober 2023 - 10:00 WIB

Seluruh Perangkat Daerah di Kukar Dituntut Untuk “Haus Data”

Sosialisasi e-Walidata Bagi Admin Perangkat Daerah Dan Desk Verifikasi Daftar Data Statistik Sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023

Sosialisasi e-Walidata Bagi Admin Perangkat Daerah Dan Desk Verifikasi Daftar Data Statistik Sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Plt Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto membuka Sosialisasi e-Walidata Bagi Admin Perangkat Daerah Dan Desk Verifikasi Daftar Data Statistik Sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Harris Samarinda, senin (30/10/23).

Dafip Haryanto yang menyampaikan sambutan Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan bahwa, perkembangan teknologi semakin pesat, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mulai marak digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja usaha maupun dalam pengambilan kebijakan.

Kecerdasan buatan tidak akan bisa dibuat apabila tidak memiliki bank data yang besar. Oleh karenanya Digitalisasi Pemerintahan akan sulit tercapai apabila seluruh perangkat daerah dari pimpinan hingga staf belum memiliki mindset “Haus Data”.

Perlu kita ingat kembali bahwa substansi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Baca Juga :  Komisi Informasi Kaltim Melakukan Audience Bersama Pemkab Kukar

“Untuk itu, seluruh pimpinan perangkat daerah harus Haus Data, harus bisa mengumpulkan data, menyediakan data, melakukan analisis data dan interpretasi data yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Tentu saja pengumpulan dan penyediaan data tersebut harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia”, ujar Dafip Haryanto.

Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertangggungjawabkan merupakan kebutuhan pemerintah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Forum Satu Data Tingkat Daerah disebutkan bahwa Badan Pusat Statistik merupakan Pembina Data Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data dan Perangkat Daerah merupakan Produsen Data.

Baca Juga :  Upaya Dapatkan Akreditasi A dari Kemenhub, Dishub Kukar Tingkatkan Pelayanan Uji KIR

“Oleh karenanya, dalam upaya memenuhi ketersediaan data dan informasi yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia maka diperlukan sinergi yang baik antara pembina data, wali data dan produsen data. Untuk menumbuhkan sinergi ini maka diperlukan kesamaan visi misi yang dapat dicapai dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam memproduksi data”, katanya.

Besar harapan dengan pelaksanaan acara ini, Pemerintah Kabupaten Kukar bisa menjadi pemerintah daerah yang peduli terhadap pentingnya data. Dengan data yang terintegrasi dan berkualitas menjadikan Kabupaten Kukar sebagai Mitra Idaman Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Kutim Akan Menjalankan Empat Agenda Utama pada Bulan Juni 2024

Bisnis

Bupati Kukar, Kadin dan APBMI Bertemu, Bahas Strategi Optimalkan Potensi Pesisir

Advertorial

Sungai di 9 Kecamatan di Kukar Dilakukan Normalisasi, Dinas PU Mengeruk Sedimentasi yang Menumpuk

Advertorial

Kreatifitas SDN 005 Tenggarong, Membuat Karya Seni Dari Barang yang Sudah Tidak Terpakai

Advertorial

Disdikbud Menggelar Bimtek Bagi Kepala SMP se-Kukar

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kaltim Berkomitmen Mendukung Upaya Mewujudkan Kemandirian Pangan

Advertorial

Pemkab Kukar Hadiri Penanaman Pohon Mangrove Dalam Rangka Rehabilitasi DAS

Bisnis

Pemprov Kaltim Menggelar Gerakan Pangan Murah